Sibolga - Staf Khusus Menkumham Bidang Isu-isu Strategis, Bane menyebut bahwa Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak potensi perekonomian yang bagus, baik dari sektor pertanian dan pariwisata.
“Potensi-potensi tersebut perlu digali, dikembangkan dan dilindungi agar dapat mendorong ekonomi masyarakat Kota Sibolga,” kata Bane saat memberikan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual kepada pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan seniman di PIA Hotel, Kota Sibolga, pada Kamis, 10 November 2022.
Ia mengatakan bahwa di Kota Sibolga juga banyak bertumbuh pelaku usaha dari sektor UMKM. Namun, ia menyayangkan, dari sekian banyak pelaku UMKM tersebut, hanya sedikit yang melindungi kekayaan intelektual (KI) produknya, khususnya merek.
“Kebetulan di sini ada UMKM-nya yang hadir, omsetnya sudah lumayan, namun sayang mereknya belum didaftarkan. Maka dari itu sekarang kita sharing tentang pentingnya merek itu dilindungi agar tidak di ambil oleh orang lain,” ucap Bane.
Menurutnya, ketika seseorang ataupun badan hukum telah melindungi kekayaan intelektual pada produknya seperti merek, maka merek tersebut telah mendapat pelindungan dari negara.
“Sayang sekali kan kalau keripik singkong milik bapak ini tiba-tiba namanya dipakai sama orang lain. Dan yang lebih lagi kalau saingannya ini daftarin mereknya dengan nama keripik singkong milik bapak,” terang Bane.
Ia mengingatkan pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek usahanya, sebab pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file. “Jadi siapa cepat dia dapat,” tegas Bane.
Bane juga menyampaikan bahwa pelaku usaha tidak perlu khawatir mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelindungan hukum atas merek, karena saat ini pengajuan permohonan merek ataupun kekayaan intelektual lainnya dapat diakses melalui daring di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
“Berita baik bagi bapak ibu sekalian, sekarang memiliki sertifikat kekayaan intelektual bukan hanya dapat pelindungan hukum, tetapi sekarang juga bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. Bapak ibu bisa mendapatkan pinjaman dari bank yang bisa dijadikan modal usaha,” jelas Bane.
Ia berpesan agar usaha pada sektor UMKM di daerah harus naik kelas menjadi usaha besar, khususnya di Kota Sibolga.
“Ayo kita terus berusaha, terus berinovasi untuk itu. Sebagai contoh Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang terbilang sedikit, namun jumlah kekayaan intelektual yang terdaftar di DJKI berada pada posisi lima terbesar nasional,” pungkasnya.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025