Selangkah Lebih Maju, DJKI Dorong Komersialisasi KI di Nusa Tenggara Barat
Lombok - Invensi merupakan sebuah gagasan atau ide dari inventor yang dituangkan dalam bentuk proses maupun karya tulis. Banyak inventor dari berbagai universitas di Indonesia yang telah menghasilkan invensi yang potensial, namun belum memiliki nilai jual di pasaran atau bahkan belum dikomersialisasikan. Oleh karena itu, universitas diharapkan lebih aktif dalam mendorong komersialisasi kekayaan intelektual (KI) yang ada di lingkungannya.
Selaras dengan konteks tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Rapat Koordinasi Sentra KI tentang komersialisasi KI pada tanggal 5 s.d 6 Juli 2022 di Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok.
Dalam sambutannya Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah lebih maju dalam pelindungan invensi KI.
“Selangkah lebih maju artinya kita sudah tidak lagi melakukan sosialisasi dasar seperti penjelasan umum KI tapi lebih kepada langkah untuk memulai bagaimana invensi yang kita temukan sudah harus dikomersialisasikan,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun hingga saat ini kemampuannya masih sebatas penjualan material mentah.
Berbeda dengan negara maju seperti Jepang yang tidak memiliki kekayaan alam berlimpah. Jepang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih unggul dan menguasai ekonomi.
Menurut Lastami, dengan menghasilkan SDM yang andal, suatu negara dapat meningkatkan nilai jual atau komersialisasi KI dengan lebih mudah.
“Kita sadar bahwa satu negara dikatakan maju jika negara tersebut dapat ditopang oleh invensi-invensi yang ada. Sebagaimana perubahan revolusi industri yang dimulai dengan adanya invensi,” tambah Lastami.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulhairi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa tanggung jawab pelindungan KI tidak hanya dipegang oleh pemerintah namun juga oleh lembaga atau institusi terkait yang dalam hal ini merupakan sentra KI pada perguruan tinggi.
“Alhamdullilah di NTB sudah terbentuk dua sentra KI yaitu Universitas Mataram dan Universitas Samawa, kami selalu mendorong universitas lain untuk membentuk sentra KI demi meningkatkan permohonan dan komersialisasi kekayaan intelektual,” tutur Zulhairi
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Politeknik Negeri Malang dan Asosiasi Inventor Indonesia tentang pelindungan dan pemanfaatan KI. hab/syl
Selaras dengan konteks tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Rapat Koordinasi Sentra KI tentang komersialisasi KI pada tanggal 5 s.d 6 Juli 2022 di Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok.
Dalam sambutannya Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah lebih maju dalam pelindungan invensi KI.
“Selangkah lebih maju artinya kita sudah tidak lagi melakukan sosialisasi dasar seperti penjelasan umum KI tapi lebih kepada langkah untuk memulai bagaimana invensi yang kita temukan sudah harus dikomersialisasikan,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun hingga saat ini kemampuannya masih sebatas penjualan material mentah.
Berbeda dengan negara maju seperti Jepang yang tidak memiliki kekayaan alam berlimpah. Jepang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih unggul dan menguasai ekonomi.
Menurut Lastami, dengan menghasilkan SDM yang andal, suatu negara dapat meningkatkan nilai jual atau komersialisasi KI dengan lebih mudah.
“Kita sadar bahwa satu negara dikatakan maju jika negara tersebut dapat ditopang oleh invensi-invensi yang ada. Sebagaimana perubahan revolusi industri yang dimulai dengan adanya invensi,” tambah Lastami.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulhairi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa tanggung jawab pelindungan KI tidak hanya dipegang oleh pemerintah namun juga oleh lembaga atau institusi terkait yang dalam hal ini merupakan sentra KI pada perguruan tinggi.
“Alhamdullilah di NTB sudah terbentuk dua sentra KI yaitu Universitas Mataram dan Universitas Samawa, kami selalu mendorong universitas lain untuk membentuk sentra KI demi meningkatkan permohonan dan komersialisasi kekayaan intelektual,” tutur Zulhairi
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Politeknik Negeri Malang dan Asosiasi Inventor Indonesia tentang pelindungan dan pemanfaatan KI. hab/syl
TAGS
#MoULIPUTAN TERKAIT
Ekosistem KI Nasional Diperkuat, Pemerintah Susun Strategi Jangka Panjang
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Hal tesebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
Senin, 17 Februari 2025
Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Hak Ekonomi Karya Cipta dalam Dunia Digital
Ketua Asosiasi Prakarsa Antar Musik Publishing Indonesia, Bimas Nurcahya Tranggono menegaskan pelindungan hak ekonomi pencipta sangat penting, terutama di tengah maraknya pelanggaran hak cipta di berbagai platform digital. Setiap pencipta harus memiliki pelindungan hukum yang dapat membuktikan kepemilikan karya.
Senin, 17 Februari 2025
DJKI Perkuat Kesadaran Pelaku Usaha akan Pentingnya Legalitas dalam IFBC Expo 2025
Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang diselenggarakan pada 14 s.d. 16 Februari 2025 di Hall 1, ICE BSD, Tangerang telah sukses diselenggarakan dengan antusiasme tinggi dari para pelaku usaha dan pengunjung. Dalam kesempatan tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia turut hadir meramaikan kegiatan tersebut dengan membuka layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI), khususnya merek.
Minggu, 16 Februari 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Ekosistem KI Nasional Diperkuat, Pemerintah Susun Strategi Jangka Panjang
Senin, 17 Februari 2025
Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Hak Ekonomi Karya Cipta dalam Dunia Digital
Senin, 17 Februari 2025
DJKI Perkuat Kesadaran Pelaku Usaha akan Pentingnya Legalitas dalam IFBC Expo 2025
Minggu, 16 Februari 2025
