Satgas Ops Penanggulangan Status PWL Indonesia Buka Wacana Kerja Sama dengan Microsoft
Los Angeles - Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) membuka kerja sama dengan Microsoft melalui pertemuan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles pada Rabu 10 November 2021 waktu setempat.
Ajar Edi selaku Direktur Microsoft Indonesia yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut meyakinkan bahwa pihaknya siap membantu pemerintah. Upaya kerja sama sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan anggota Satgas Ops.
“Kami punya program yang khusus disiapkan untuk peningkatan SDM (sumber daya manusia), dan bisa diakses siapapun, termasuk oleh pegawai kementerian,” jawabnya.
Ketua Satgas Ops Anom Wibowo juga mengatakan bahwa pihaknya siap membantu Microsoft dalam aplikasi paten. Perusahaan asal Redmond ini tercatat memiliki total 326 aplikasi paten di Indonesia.
Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang juga menggunakan kesempatan ini pula untuk mendiskusikan terkait paten dan hak cipta dari sisi Artificial Intelligent (AI).
Selanjutnya, Dede juga mempertanyakan tentang bagaimana cara mereka memberikan pelindungan terhadap software di Amerika yang berada di bawah paten, sementara di Indonesia meletakkan software di bawah hak cipta, serta sistem kerja mesin AI dapat mendeteksi produk yang dihasilkan merupakan sebuah paten.
Tidak lupa, Dede juga meminta saran untuk meningkatkan upaya-upaya mendongkrak jumlah paten AI di Indonesia.
Menurut Steven Spellman Corporate, External, and Legal Affairs (CELA) Microsoft, AI menjadi salah satu teknologi yang booming di dunia sejak 2017 walaupun sudah ada sejak lima dekade lalu.
“AI baru meledak sekarang karena ada massive computing power, big data dan algoritma yang jauh lebih baik dibandingkan dulu,” jelasnya.
Paten AI meningkat secara signifikan di berbagai negara terutama Amerika dan China. Kenaikan paten AI ditaksir Microsoft hampir mencapai 30 ribu paten pada 2017. Paten tersebut berisi inovasi mesin untuk melihat, berbicara, berbahasa dan pengetahuan.
“Perusahaan seperti Microsoft atau IBM memiliki paten AI paling banyak. Selain itu tentu saja perusahaan China,” lanjutnya.
Steven mengatakan kunci dalam mematenkan inovasi AI adalah berfokus pada teknologi terbaru yang dilakukan oleh AI untuk mengatasi masalah. Kesalahan umum orang yang disebutnya membuat aplikasi paten gagal adalah lebih berfokusnya pemohon pada bagaimana teknologi AI berjalan.
“Jadi jika ada masalah bahasa misalnya, patennya berbicara tentang inovasi apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan ini hadir pula Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli dan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittupideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Moh. Samsu.
Pertemuan ini diharapkan dapat membuahkan kerja sama yang dapat membantu Indonesia keluar dari status PWL yang disematkan United States Trade Representative (USTR). Status ini disebut berpotensi mengurangi investasi asing yang dapat diterima Indonesia karena dicap sebagai negara pembajak. (daw/irm)
Ajar Edi selaku Direktur Microsoft Indonesia yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut meyakinkan bahwa pihaknya siap membantu pemerintah. Upaya kerja sama sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan anggota Satgas Ops.
“Kami punya program yang khusus disiapkan untuk peningkatan SDM (sumber daya manusia), dan bisa diakses siapapun, termasuk oleh pegawai kementerian,” jawabnya.
Ketua Satgas Ops Anom Wibowo juga mengatakan bahwa pihaknya siap membantu Microsoft dalam aplikasi paten. Perusahaan asal Redmond ini tercatat memiliki total 326 aplikasi paten di Indonesia.
Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang juga menggunakan kesempatan ini pula untuk mendiskusikan terkait paten dan hak cipta dari sisi Artificial Intelligent (AI).
Selanjutnya, Dede juga mempertanyakan tentang bagaimana cara mereka memberikan pelindungan terhadap software di Amerika yang berada di bawah paten, sementara di Indonesia meletakkan software di bawah hak cipta, serta sistem kerja mesin AI dapat mendeteksi produk yang dihasilkan merupakan sebuah paten.
Tidak lupa, Dede juga meminta saran untuk meningkatkan upaya-upaya mendongkrak jumlah paten AI di Indonesia.
Menurut Steven Spellman Corporate, External, and Legal Affairs (CELA) Microsoft, AI menjadi salah satu teknologi yang booming di dunia sejak 2017 walaupun sudah ada sejak lima dekade lalu.
“AI baru meledak sekarang karena ada massive computing power, big data dan algoritma yang jauh lebih baik dibandingkan dulu,” jelasnya.
Paten AI meningkat secara signifikan di berbagai negara terutama Amerika dan China. Kenaikan paten AI ditaksir Microsoft hampir mencapai 30 ribu paten pada 2017. Paten tersebut berisi inovasi mesin untuk melihat, berbicara, berbahasa dan pengetahuan.
“Perusahaan seperti Microsoft atau IBM memiliki paten AI paling banyak. Selain itu tentu saja perusahaan China,” lanjutnya.
Steven mengatakan kunci dalam mematenkan inovasi AI adalah berfokus pada teknologi terbaru yang dilakukan oleh AI untuk mengatasi masalah. Kesalahan umum orang yang disebutnya membuat aplikasi paten gagal adalah lebih berfokusnya pemohon pada bagaimana teknologi AI berjalan.
“Jadi jika ada masalah bahasa misalnya, patennya berbicara tentang inovasi apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan ini hadir pula Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli dan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittupideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Moh. Samsu.
Pertemuan ini diharapkan dapat membuahkan kerja sama yang dapat membantu Indonesia keluar dari status PWL yang disematkan United States Trade Representative (USTR). Status ini disebut berpotensi mengurangi investasi asing yang dapat diterima Indonesia karena dicap sebagai negara pembajak. (daw/irm)
LIPUTAN TERKAIT
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Kamis, 5 Juni 2025
DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua
Rabu, 4 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Rabu, 4 Juni 2025
