Satgas Ops Penanggulangan Status PWL Indonesia Buka Wacana Kerja Sama dengan Microsoft
Los Angeles - Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) membuka kerja sama dengan Microsoft melalui pertemuan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles pada Rabu 10 November 2021 waktu setempat.
Ajar Edi selaku Direktur Microsoft Indonesia yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut meyakinkan bahwa pihaknya siap membantu pemerintah. Upaya kerja sama sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan anggota Satgas Ops.
“Kami punya program yang khusus disiapkan untuk peningkatan SDM (sumber daya manusia), dan bisa diakses siapapun, termasuk oleh pegawai kementerian,” jawabnya.
Ketua Satgas Ops Anom Wibowo juga mengatakan bahwa pihaknya siap membantu Microsoft dalam aplikasi paten. Perusahaan asal Redmond ini tercatat memiliki total 326 aplikasi paten di Indonesia.
Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang juga menggunakan kesempatan ini pula untuk mendiskusikan terkait paten dan hak cipta dari sisi Artificial Intelligent (AI).
Selanjutnya, Dede juga mempertanyakan tentang bagaimana cara mereka memberikan pelindungan terhadap software di Amerika yang berada di bawah paten, sementara di Indonesia meletakkan software di bawah hak cipta, serta sistem kerja mesin AI dapat mendeteksi produk yang dihasilkan merupakan sebuah paten.
Tidak lupa, Dede juga meminta saran untuk meningkatkan upaya-upaya mendongkrak jumlah paten AI di Indonesia.
Menurut Steven Spellman Corporate, External, and Legal Affairs (CELA) Microsoft, AI menjadi salah satu teknologi yang booming di dunia sejak 2017 walaupun sudah ada sejak lima dekade lalu.
“AI baru meledak sekarang karena ada massive computing power, big data dan algoritma yang jauh lebih baik dibandingkan dulu,” jelasnya.
Paten AI meningkat secara signifikan di berbagai negara terutama Amerika dan China. Kenaikan paten AI ditaksir Microsoft hampir mencapai 30 ribu paten pada 2017. Paten tersebut berisi inovasi mesin untuk melihat, berbicara, berbahasa dan pengetahuan.
“Perusahaan seperti Microsoft atau IBM memiliki paten AI paling banyak. Selain itu tentu saja perusahaan China,” lanjutnya.
Steven mengatakan kunci dalam mematenkan inovasi AI adalah berfokus pada teknologi terbaru yang dilakukan oleh AI untuk mengatasi masalah. Kesalahan umum orang yang disebutnya membuat aplikasi paten gagal adalah lebih berfokusnya pemohon pada bagaimana teknologi AI berjalan.
“Jadi jika ada masalah bahasa misalnya, patennya berbicara tentang inovasi apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan ini hadir pula Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli dan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittupideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Moh. Samsu.
Pertemuan ini diharapkan dapat membuahkan kerja sama yang dapat membantu Indonesia keluar dari status PWL yang disematkan United States Trade Representative (USTR). Status ini disebut berpotensi mengurangi investasi asing yang dapat diterima Indonesia karena dicap sebagai negara pembajak. (daw/irm)
Ajar Edi selaku Direktur Microsoft Indonesia yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut meyakinkan bahwa pihaknya siap membantu pemerintah. Upaya kerja sama sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan anggota Satgas Ops.
“Kami punya program yang khusus disiapkan untuk peningkatan SDM (sumber daya manusia), dan bisa diakses siapapun, termasuk oleh pegawai kementerian,” jawabnya.
Ketua Satgas Ops Anom Wibowo juga mengatakan bahwa pihaknya siap membantu Microsoft dalam aplikasi paten. Perusahaan asal Redmond ini tercatat memiliki total 326 aplikasi paten di Indonesia.
Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang juga menggunakan kesempatan ini pula untuk mendiskusikan terkait paten dan hak cipta dari sisi Artificial Intelligent (AI).
Selanjutnya, Dede juga mempertanyakan tentang bagaimana cara mereka memberikan pelindungan terhadap software di Amerika yang berada di bawah paten, sementara di Indonesia meletakkan software di bawah hak cipta, serta sistem kerja mesin AI dapat mendeteksi produk yang dihasilkan merupakan sebuah paten.
Tidak lupa, Dede juga meminta saran untuk meningkatkan upaya-upaya mendongkrak jumlah paten AI di Indonesia.
Menurut Steven Spellman Corporate, External, and Legal Affairs (CELA) Microsoft, AI menjadi salah satu teknologi yang booming di dunia sejak 2017 walaupun sudah ada sejak lima dekade lalu.
“AI baru meledak sekarang karena ada massive computing power, big data dan algoritma yang jauh lebih baik dibandingkan dulu,” jelasnya.
Paten AI meningkat secara signifikan di berbagai negara terutama Amerika dan China. Kenaikan paten AI ditaksir Microsoft hampir mencapai 30 ribu paten pada 2017. Paten tersebut berisi inovasi mesin untuk melihat, berbicara, berbahasa dan pengetahuan.
“Perusahaan seperti Microsoft atau IBM memiliki paten AI paling banyak. Selain itu tentu saja perusahaan China,” lanjutnya.
Steven mengatakan kunci dalam mematenkan inovasi AI adalah berfokus pada teknologi terbaru yang dilakukan oleh AI untuk mengatasi masalah. Kesalahan umum orang yang disebutnya membuat aplikasi paten gagal adalah lebih berfokusnya pemohon pada bagaimana teknologi AI berjalan.
“Jadi jika ada masalah bahasa misalnya, patennya berbicara tentang inovasi apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan ini hadir pula Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli dan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittupideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Moh. Samsu.
Pertemuan ini diharapkan dapat membuahkan kerja sama yang dapat membantu Indonesia keluar dari status PWL yang disematkan United States Trade Representative (USTR). Status ini disebut berpotensi mengurangi investasi asing yang dapat diterima Indonesia karena dicap sebagai negara pembajak. (daw/irm)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.
Senin, 14 April 2025
Indonesia Dorong Keseimbangan Pelindungan Hak Cipta pada Forum Internasional
Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengikuti The 46th session of the WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 7 s.d. 11 April 2025. Dalam forum ini, Indonesia memberikan pernyataan sikap terhadap ketentuan mengenai Limitations and Exceptions (Pembatasan dan pengecualian Hak Cipta) untuk perpustakaan, arsip, museum dan kepentingan disabilitas.
Jumat, 11 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Selasa, 15 April 2025
Bahas Penguatan Layanan Mediasi KI Daerah, Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Kaltim
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Senin, 14 April 2025
