Roving Seminar Kekayaan Intelektual akan Sambangi Yogyakarta

Yogyakarta - Roving Seminar Kekayaan Intelektual sebagai salah satu program unggulan Kementerian Hukum dan HAM akan hadir di Yogyakarta. Acara yang akan menghadirkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, ahli kekayaan intelektual dari kementerian/lembaga terkait, akademisi, seniman, sampai pelaku ekonomi kreatif ini telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengapreasiasi tingginya perhatian Pemda DIY akan pelindungan KI dalam pertemuan pembahasan Roving Seminar Kekayaan Intelektual (KI). 

Menurutnya, Yogyakarta punya potensi KI tinggi karena tak hanya dikenal sebagai kota pendidikan yang memiliki banyak cendekiawan dan akademisi, tetapi juga populer akan budaya dan tradisinya yang kental.

“Kami sangat mengapresiasi akan hadirnya Balai Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang merupakan unit di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Balai ini memberikan layanan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi usaha kecil dan menengah di wilayah DIY,” lanjut Razilu di Kantor Sekretaris Daerah DIY pada Rabu, 25 Mei 2022.

Kendati demikian dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi mengungkap bahwa balai tersebut rupanya masih belum cukup. Masih ada kebingungan di kalangan masyarakat dalam mendaftarkan kekayaan intelektual mereka.


“Di DIY banyak sekali seniman yang berangkat dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Mereka masih bimbang dalam melindungi karya mereka di rezim apa, sehingga Roving Seminar KI ini saya kira akan sangat bermanfaat bagi kami,” kata Dian

Secara khusus, pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan Roving Seminar Kekayaan Intelektual di DIY yang nantinya akan dilengkapi dengan pameran produk unggulan unit kecil menengah (UKM) asli DIY dan dari warga binaan lembaga pemasyarakatan Yogyakarta. Produk-produk UKM tersebut tentunya sudah terdaftar kekayaan intelektualnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). 




Sebagai informasi, pemilihan DIY sebagai lokasi penyelenggaraan Roving Seminar KI yang kedua setelah Medan, Sumatera Utara, adalah karena tingginya pendaftaran KI dari wilayah yang dipimpin Sri Sultan Humengkubuwono X ini. Jumlah pendaftaran KI dari DIY terus meningkat setiap tahunnya.


“Kenaikan angka KI yang sudah dilindungi itu berkat kemitraan yang baik antara kami dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Kami bekerja sama dalam menginventariskan KI Komunal dan berkoordinasi terkait permasalahan hukum juga,” ujar Kepala Biro Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristanto.

Dalam pertemuan ini hadir pula Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto, Kepala Kantor Wilayah Kumham DIY Imam Jauhari beserta jajaran, serta para kepala dinas di Pemerintah daerah Provinsi DIY. (gal/kad)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU

Senin, 24 Maret 2025

Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.

Jumat, 21 Maret 2025

Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"

Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.

Jumat, 21 Maret 2025

Selengkapnya