Program Quality Management System: Penentu Kinerja DJKI
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam hal ini Sekretariat, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI (Dit. KSP) serta perwakilan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI menggelar Rapat Koordinasi Pelatihan Quality Management System (QMS) untuk Pengembangan Pegawai DJKI melalui aplikasi zoom, Senin (9/8/2021).
Pembahasan mengenai program QMS penting dilakukan karena memiliki dua sasaran utama yakni Kualitas Layanan yang sekaligus menunjang DJKI untuk mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta menjadi The Best IP Office in The World.
Dalam pelaksanaannya, modul petunjuk teknis, pelatihan non tradisional yang bersifat implementatif dan aplikasi perlu diadakan sebagai penunjang program QMS. Oleh sebab itu, program ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari Direktorat Teknis, Sekretariat, Dit. KSP serta Direktorat Teknologi Informasi KI DJKI.
Nantinya, Pelaksanaan program QMS akan dievaluasi dan menjadi laporan capaian kinerja DJKI. (AMO/AMH)
Pembahasan mengenai program QMS penting dilakukan karena memiliki dua sasaran utama yakni Kualitas Layanan yang sekaligus menunjang DJKI untuk mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta menjadi The Best IP Office in The World.
Dalam pelaksanaannya, modul petunjuk teknis, pelatihan non tradisional yang bersifat implementatif dan aplikasi perlu diadakan sebagai penunjang program QMS. Oleh sebab itu, program ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari Direktorat Teknis, Sekretariat, Dit. KSP serta Direktorat Teknologi Informasi KI DJKI.
Nantinya, Pelaksanaan program QMS akan dievaluasi dan menjadi laporan capaian kinerja DJKI. (AMO/AMH)
LIPUTAN TERKAIT
Tips Mendaftarkan Desain Industri yang Baik dan Benar
Andy menekankan bahwa kebaruan adalah syarat utama agar suatu desain mendapatkan pelindungan hukum. Suatu desain dianggap baru jika belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelum tanggal permohonan diajukan.
Senin, 17 Maret 2025
DJKI dan Kemenko Lakukan Koordinasi Untuk Pengembangan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rangka audiensi koordinasi tugas dan fungsi terkait pengembangan kekayaan intelektual (KI) nasional.
Kamis, 13 Maret 2025
Tolak Permohonan Banding Paten dari Kyoto University
Komisi Banding Paten Republik Indonesia (KBP RI) menolak permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00202000758 yang berjudul Zat untuk Mencegah dan/atau Mengobati Penyakit Alzheimer melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 13 Maret 2024.
Kamis, 13 Maret 2025
