Plt. Dirjen KI Razilu Apresiasi Fitur YouTube Yang Lindungi Hak Cipta Kreator

Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengapresiasi fitur Content ID YouTube. Fitur tersebut dianggap telah mampu memenuhi peraturan hak cipta dalam pembuatan melindungi konten di platform. 

“Saya sangat mengapresiasi YouTube dengan upayanya mengembangkan fitur Content ID yang dapat melindungi hak cipta khususnya musik/lagu, sehingga jika ditemukan konten yang dianggap melanggar ketentuan maka konten dapat dihapus,” ujar Razilu dalam sambutannya pada Workshop Pelindungan Hak Cipta Musik di YouTube pada Selasa, 6 September 2022.

Content ID adalah sistem otomatis dan berskala yang dapat mengidentifikasi video-video yang diunggah pengguna terhadap hak cipta yang mitra punya, dengan memberikan referensi hak cipta mitra YouTube terlebih dahulu. Ketika suatu video ditemukan, YouTube akan menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh mitranya. Mitra dapat memonetisasi, memblokir, atau melacak konten yang memiliki kemiripan dengan konten yang dimilikinya. Dengan begitu, mitra YouTube (publisher, label, lembaga manajemen kolektif, dsb) dapat memberikan izin pada kreator lain untuk berkreasi dengan karya pencipta atau artisnya, untuk kemudian meraup keuntungannya. 

Fitur Content ID ini menurut Razilu sangat membantu para kreator Indonesia. Salah satunya, Ade Nurulianto atau yang biasa dikenal dengan Ade Govinda sebagai musisi dan pencipta lagu.



“Sebagai musisi saya merasa sangat tertolong oleh YouTube. Dari sini saya tidak khawatir lagu saya dicomot orang lain karena semua sistemnya juga sudah canggih dan masuknya juga langsung ke publisher dan kantong kita,” kata Ade dalam kesempatan yang sama.

Razilu menambahkan bahwa saat ini YouTube juga tidak memiliki pengaduan pelanggaran hak cipta. Hal ini merupakan hal yang harus dijaga mengingat konten YouTube dibuat oleh pengguna secara bebas dan terbuka.

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menurunkan konten-konten yang melanggar kekayaan intelektual (KI). Tahun ini, kami sama sekali tidak mendapatkan pengaduan pelanggaran KI untuk konten YouTube sehingga tidak perlu ada kontennya yang diturunkan,” lanjutnya.

Di sisi lain, pengguna YouTube mencapai 139 juta di Indonesia. Danny Ardianto selaku Kepala Urusan Pemerintah dan Kebijakan Publik di YouTube mengungkap bahwa pada tahun ini terjadi 40 persen peningkatan jumlah kreator yang menerima penghasilan miliaran rupiah dari platformnya. 

“Google bersamaan dengan YouTube tentunya sangat memperhatikan para penggunanya yang juga memanfaatkan platform ini sebagai salah satu mata pencaharian. Kami berharap fitur ini akan mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia,” pungkasnya. (zah/kad)



LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya