Plt. Dirjen KI Buktikan Catat Hak Cipta Cepat Kepada Musisi Tradisional Kota Lulo
Kendari - Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic (MIC) yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 8 Agustus 2022 kemarin meninggalkan kisah menarik.
Pasalnya, seorang musisi tradisional gambus asal Kota Lulo julukan lain dari Kota Kendari bernama Rahmatullah secara spontan menciptakan lirik dan lagu saat berlangsungnya pembukaan kegiatan MIC tersebut.
Tidak hanya itu, Rahmatullah pun untuk pertama kalinya menyanyikan lagu ciptaannya tersebut di hadapan para pejabat negara dan tamu undangan. Diantara yang hadir adalah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu; Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh; serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba.
Merespon hal tersebut, Plt. Dirjen KI Razilu mengapresiasi dan mengarahkan Rahmatullah untuk mencatatkan karya ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara online dengan dipandu oleh tenaga ahli dari DJKI yang saat itu membuka konsultasi pada gelaran MIC.
Razilu mengatakan bahwa sejak awal tahun 2022, DJKI membuat terobosan dengan meluncurkan POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) yang mempercepat proses pencatatan hak cipta kurang dari sepuluh menit.
“POP HC merupakan persetujuan pengajuan permohonan pencatatan ciptaan secara auto approve. Sampai bulan Juli 2022 terhitung sudah terdapat 47.956 permohonan hak cipta yang tercatatkan dengan program tersebut,” kata Razilu.
Menurutnya, POP HC dibentuk dengan penyelarasan bisnis proses pencatatan hak cipta terkait prinsip deklaratif sehingga mempersingkat waktu penyelesaian dari hitungan hari ke menit.
Alhasil, tidak butuh waktu lama surat pencatatan hak cipta berjudul “Sultra Membangun Budaya Intelektual” langsung mendapat persetujuan dari DJKI. Pada kesempatan itu pula, Plt. Dirjen KI Razilu langsung menyerahkan surat pencatatan hak cipta kepada Rahmatullah sang musisi gambus.
“Saya sangat senang dan kaget karena ini pertama kali nya saya menerima surat pencatatan ciptaan atas lagu yang saya ciptakan. Memang lagu tersebut baru pertama kali dinyanyikan dan diciptakan khusus untuk kegiatan MIC di Kendari ini,” ujar Rahmatullah.
Ia lantas menjelaskan makna dari lagu ciptaannya sebagai ungkapan ucapan selamat datang untuk para tamu dan rasa syukur masyarakat Sulawesi Tenggara atas terselenggaranya MIC di wilayahnya.
“Dengan apresiasi yang telah diberikan tersebut memotivasi saya untuk lebih semangat dalam berkarya dan ke depannya saya akan mencatatkan semua ciptaan lagu yang saya miliki agar tidak di bajak oleh orang lain,” lanjut Rahmatullah.
Rahmatullah berharap semoga ke depannya pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung para pelaku seni dan musik khususnya di daerah. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya dari segi pelindungan karya ciptanya saja, tetapi juga dari segi material seperti penyediaan alat musik tradisional dan modern.
Pasalnya, seorang musisi tradisional gambus asal Kota Lulo julukan lain dari Kota Kendari bernama Rahmatullah secara spontan menciptakan lirik dan lagu saat berlangsungnya pembukaan kegiatan MIC tersebut.
Tidak hanya itu, Rahmatullah pun untuk pertama kalinya menyanyikan lagu ciptaannya tersebut di hadapan para pejabat negara dan tamu undangan. Diantara yang hadir adalah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu; Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh; serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba.
Merespon hal tersebut, Plt. Dirjen KI Razilu mengapresiasi dan mengarahkan Rahmatullah untuk mencatatkan karya ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara online dengan dipandu oleh tenaga ahli dari DJKI yang saat itu membuka konsultasi pada gelaran MIC.
Razilu mengatakan bahwa sejak awal tahun 2022, DJKI membuat terobosan dengan meluncurkan POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) yang mempercepat proses pencatatan hak cipta kurang dari sepuluh menit.
“POP HC merupakan persetujuan pengajuan permohonan pencatatan ciptaan secara auto approve. Sampai bulan Juli 2022 terhitung sudah terdapat 47.956 permohonan hak cipta yang tercatatkan dengan program tersebut,” kata Razilu.
Menurutnya, POP HC dibentuk dengan penyelarasan bisnis proses pencatatan hak cipta terkait prinsip deklaratif sehingga mempersingkat waktu penyelesaian dari hitungan hari ke menit.
Alhasil, tidak butuh waktu lama surat pencatatan hak cipta berjudul “Sultra Membangun Budaya Intelektual” langsung mendapat persetujuan dari DJKI. Pada kesempatan itu pula, Plt. Dirjen KI Razilu langsung menyerahkan surat pencatatan hak cipta kepada Rahmatullah sang musisi gambus.
“Saya sangat senang dan kaget karena ini pertama kali nya saya menerima surat pencatatan ciptaan atas lagu yang saya ciptakan. Memang lagu tersebut baru pertama kali dinyanyikan dan diciptakan khusus untuk kegiatan MIC di Kendari ini,” ujar Rahmatullah.
Ia lantas menjelaskan makna dari lagu ciptaannya sebagai ungkapan ucapan selamat datang untuk para tamu dan rasa syukur masyarakat Sulawesi Tenggara atas terselenggaranya MIC di wilayahnya.
“Dengan apresiasi yang telah diberikan tersebut memotivasi saya untuk lebih semangat dalam berkarya dan ke depannya saya akan mencatatkan semua ciptaan lagu yang saya miliki agar tidak di bajak oleh orang lain,” lanjut Rahmatullah.
Rahmatullah berharap semoga ke depannya pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung para pelaku seni dan musik khususnya di daerah. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya dari segi pelindungan karya ciptanya saja, tetapi juga dari segi material seperti penyediaan alat musik tradisional dan modern.
LIPUTAN TERKAIT
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Kamis, 5 Juni 2025
DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua
Rabu, 4 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Rabu, 4 Juni 2025
