Pertemuan AWGIPC Ke-59 Resmi Dibuka Dirjen Kekayaan Intelektual di Solo

Solo – Direktur Jenderal Kekayan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris, bersama Le Ngoc Lam selaku Ketua Pertemuan ASEAN Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) sekaligus Deputy Director General National IP Office of Viet Nam (NOIP) resmi membuka pertemuan AWGIPC ke-59 di Solo Baru, Jawa Tengah, Selasa (9/7/2019). Pertemuan ini akan digelar selama empat hari.

“Dalam sepekan ini kita akan membahas Rencana Aksi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) 2016-2025 ASEAN. Saya percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan rencana kerja prioritas,” ujar Le Ngoc Lam dalam sambutannya.

Freddy Harris dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa isu mengenai Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ASEAN dan Kerangka Acuan AWGIPC juga akan dibahas dalam pertemuan ini.

“Ada empat agenda dengan mitra dialog yang telah ditetapkan dalam pertemuan ini, antara lain: Pelaporan Akhir Program Berbagi Pengetahuan, Konsultasi dengan Kantor KI Korea (KIPO), Konsultasi dengan Kantor KI  China (CNIPA), dan Dialog Kebijakan Perdagangan dengan Kanada,” ujarnya.

Mitra Dialog ASEAN yang termasuk di dalamnya antara lain: Australia - Selandia Baru, Tiongkok, European Union IP Office (EUIPO), Japan Patent Office (JPO), Korea IP Office (KIPO), European Patent Office (EPO), United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO), World Intellectual Property Organization (WIPO).

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia akan mendukung semua program yang disepakati dalam Rencana Aksi HKI ASEAN 2016-2025. Dalam Rencana Aksi HKI ASEAN ini, Indonesia adalah negara terdepan dalam memprakarsai kebijakan pelindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Cerita Rakyat (GRTKF), pelindungan Hak Cipta termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dan pembentukan Akademi KI. Serta mendukung pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Sementara itu, pertemuan AWGIPC telah menjadi salah satu pertemuan penting bagi Indonesia sejak penyelenggaraannya yang ke-50 di Bali pada 2016. Pertemuan kali ini dihadiri delegasi-delegasi berbagai negara yaitu China, Filipina, Kamboja, Jepang, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Myanmar, Korea. Dalam pertemuan kali ini, Sekretariat ASEAN juga ikut berpartisipasi dalam diskusi.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

#AWGIPC

LIPUTAN TERKAIT

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.

Rabu, 4 Juni 2025

Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya