Jakarta – Mengawali tahun yang baru, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Apel Awal Tahun 2024 secara hybrid yang diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham pada Jum’at, 5 Januari 2024, di Kuningan, Jakarta Selatan.
“Tahun ini akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham Tahun 2020-2024,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly selaku pembina apel.
“Dalam hal ini kita telah menyepakati 52 rencana aksi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat serta terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien,” lanjutnya.
Kemudian, Yasonna juga menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama dan harus segera dilakukan. Yang pertama adalah bekerja dengan semangat PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) Ber-Akhlak dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta solidaritas.
Kedua, memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik internal maupun eksternal, dan terakhir khusus para pegawai usia muda untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang maksimal dan terus belajar untuk meningkatkan kinerja Kemenkumham.
“Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan Institusi Kemenkumham yang kita cintai. Apabila selama ini kita sudah bekerja dengan penuh dedikasi, maka di tahun ini, saya harap kinerja kita lebih meningkat secara signifikan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yasonna.
Di tahun 2024 ini, Kemenkumham telah menetapkan resolusinya, yakni Perkuat Sinergi yang Semakin Pasti dan Berakhlak untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak. Sejalan dengan hal tersebut, DJKI juga telah mencanangkan tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis.
Pencanangan ini sendiri membutuhkan kolaborasi dan sinergitas kuat antara DJKI, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memberdayakan kekayaan intelektual komunal Indonesia yang khas.
Diharapkan dengan dicanangkannya tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Indikasi Geografis sekaligus menaikkan angka pendaftarannya. (Sas/Ver)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025