Peringati Dua Tahun Berdirinya Satgas Ops, DJKI Adakan Pertemuan Dengan Para Stakeholder

Jakarta - Dalam rangka memperingati dua tahun dibangunnya Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Pengeluaran Indonesia dari Status Priority Watch List (PWL), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Fun Shooting Event of Intellectual Property Task Force 2022 di Senayan Shooting Range, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 November 2022.

“Pertandingan ini bukan untuk mencari kemenangan melainkan merangkul semua penegak hukum baik secara nasional maupun internasional sehingga dalam penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) bisa lebih kuat dan lebih baik lagi,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo. 

Anom juga mengatakan bahwa dengan diadakannya kegiatan latihan menembak dan kompetisi persahabatan ini,  dirinya sangat mengharapkan kerja sama juga lebih luas dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta semua anggota Satgas Ops.

Selaras dengan Anom, Muhammad Taat Resdi selaku Perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang menarik untuk meningkatkan keakraban dan memperkuat mitra kerja antar negara. 

“Satgas ini memang berupaya untuk membawa Indonesia keluar dari PWL, saya sangat salut dengan adanya kegiatan ini, semoga bersama-sama Indonesia bisa segera keluar dari PWL,” ujarnya.

Bagi Taat, penegakan hukum khususnya dalam menghadapi pelanggaran KI harus lebih dioptimalkan dan harus bekerja sama dengan baik. Dirinya optimis apabila hal tersebut dilakukan maka keluarnya Indonesia dari status PWL bukanlah hanya angan-angan. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Souvenir Yustianto yang juga merupakan bagian dari Satgas Ops mengatakan bahwa dari semua instansi pasti memiliki tantangan-tantangannya yang berbeda dalam mengeluarkan Indonesia dari status PWL. 

“Untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL masing-masing instansi harus bisa mengidentifikasi tantangan yang ada, setelah teridentifikasi, sinergitas ini harus kita tingkatkan sehingga status PWL pada Indonesia bisa kita hilangkan,” tutur Souvenir. 

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan ini mitra khusus kepolisian dari berbagai negara seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Homeland Security Investigation of The United States (HSI), Australian Federal Police (AFP) serta kepolisian dari Jerman, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina dan Malaysia. (CAN/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya