Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Sucipto mengatakan bahwa selama tahun 2023 ini DJKI telah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap pentingnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI).
“Bagaimana peranan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) supaya masyarakat itu paham KI. Banyak sekali terkait program-program DJKI diantaranya ada DJKI Mendengar, ada Satu Jam Bersama Menkumham,” kata Sucipto dalam program Insight With Desi Anwar di CNN Indonesia, Minggu, 17 Desember 2023.
Menurut Sucipto, program-program penyuluhan yang dilaksanakan oleh DJKI ini tentunya akan berdampak maksimal dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan KI apabila dibantu dengan peran aktif dari pemerintah daerah.
“DJKI hadir di seluruh kabupaten, kota, provinsi tujuannya anak bangsa ini punya kesadaran melalui penyuluhan. Dari kegiatan itu hadir 500 orang, ada 1000 orang pelaku UMKM. Ternyata disana perlu peranan penting pimpinan daerah,” ucapnya.
Sucipto menuturkan bahwa karya cipta yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum harus dilindungi secara hukum dengan mencatatkan dan mendaftarkan KI-nya ke DJKI agar karyanya tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
“Cara melindunginya, ada website DJKI (dgip.go.id) kemudian disitu didaftarkan dan akhirnya mendapat pelindungan,” ucapnya.
Sucipto menyebutkan bahwa program-program DJKI yang telah dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat ini menghasilkan capaian kongkrit bagi DJKI. salah satunya adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tertinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Nilai SAKIP DJKI tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM. Ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah diangka 89,99 persen terkait dengan realisasi anggaran,” terangnya.
Dirinya juga menyampaikan dari kegiatan yang telah dilakukan DJKI sampai awal desember 2023 ini, telah memberikan sumbangsih untuk pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang hampir melampaui target.
“Seperti program DJKI Mendengar, kegiatan itu menghadirkan 500 sampai 1000 peserta. Minimal 5 persen dari 1000 peserta ada masyarakat yang sadar mendaftarkan KI, ini dibuktikan dari 900 miliar target awal, kemudian tumbuh 91 persen lebih, ini sudah menyenangkan dan membanggakan sekali,” tutur Sucipto.
Ia juga menyampaikan bahwa DJKI senantiasa memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat. “Prinsipnya, kami memberikan pelayanan publik itu, kalau memudahkan banyak orang, masyarakat, organisasi, negara, sama dengan membuka jalan untuk anak cucu kita mendapatkan (pelayanan) yang terbaik di kemudian hari,” pungkas Sucipto.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025