Pentingnya Pelindungan KIK Sebagai Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa
Jakarta - Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam serta keragaman budaya yang memiliki keunikan di masing-masing daerahnya. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum untuk melindungi aset negara berupa Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) tersebut.
KIK merupakan Kekayaan Intelektual (KI) yang bersifat komunal, artinya dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. KIK dipelihara secara turun temurun melalui warisan budaya tradisional yang berkembang dari masyarakat tersebut, yang selanjutnya menjadi identitas dari kelompok atau masyarakat tersebut.
Dalam sambutannya, Endar Tri Ariningsih selaku Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI (KSP KI) Direktorat JenderaI Kekayaan Intelektual (DJKI) menjelaskan bahwa KIK terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan potensi Indikasi Geografis (IG).
“KIK yang terdapat di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong perekonomian bangsa, sehingga kita harus menunjukan perhatian yang lebih terhadap KIK ini,” ujar Endar mewakili Direktur KSP KI pada kegiatan Organisasi Pembelajaran DJKI (OPERA DJKI) pada Jumat, 17 Juni 2022 yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Dalam membangun sistem pelindungan hukum KIK yang komprehensif, DJKI telah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan membangun Pusat Data Nasional KI Komunal pada tahun 2020 yang lalu.
“DJKI juga menunjukan perhatian terhadap pelindungan KIK di Indonesia dengan melakukan koordinasi kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di seluruh Indonesia untuk dapat memberikan layanan dan pendampingan terkait inventarisasi pencatatan KIK bagi para pemangku kepentingan,” lanjut Endar.
Dalam kesempatan yang sama, Erni Purnamasari selaku Koordinator Pemberdayaan KI menjelaskan bahwa pelindungan KIK sangat penting bukan hanya karena memiliki nilai komersial, tetapi untuk mencegah penggunaan pihak-pihak di luar masyarakat adat yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan adat.
“Ada beberapa kasus yang pernah terjadi dalam KI Komunal antara lain, Tari Pendet yang muncul dalam iklan ‘Enigmatic Malaysia’ di Discovery Channel, lalu Reog Ponorogo yang menjadi perebutan klaim antara Indonesia dan Malaysia. Melihat dari beberapa kasus tersebut maka pelindungan KIK ini diperlukan,” ujar Erni.
Dalam pencatatan KIK ini terdapat beberapa prosedur. Pertama, adanya koordinasi kustodian dengan Pemerintah Daerah (Pemda); kedua, kustodian bersama Pemda berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham terkait pengisian formulir pencatatan KIK, kemudian dikirim ke DJKI.
Ketiga, dilakukan verifikasi berkas oleh petugas, apabila sudah lengkap maka dilakukan penginputan data ke dalam Pusat Data Nasional KIK pada laman http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id. Setelah seluruh proses diatas, maka Pemda akan mendapatkan nomor pencatatan dan dapat dilakukan pencetakan Surat Pencatatan KIK.
KIK merupakan Kekayaan Intelektual (KI) yang bersifat komunal, artinya dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. KIK dipelihara secara turun temurun melalui warisan budaya tradisional yang berkembang dari masyarakat tersebut, yang selanjutnya menjadi identitas dari kelompok atau masyarakat tersebut.
Dalam sambutannya, Endar Tri Ariningsih selaku Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI (KSP KI) Direktorat JenderaI Kekayaan Intelektual (DJKI) menjelaskan bahwa KIK terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan potensi Indikasi Geografis (IG).
“KIK yang terdapat di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong perekonomian bangsa, sehingga kita harus menunjukan perhatian yang lebih terhadap KIK ini,” ujar Endar mewakili Direktur KSP KI pada kegiatan Organisasi Pembelajaran DJKI (OPERA DJKI) pada Jumat, 17 Juni 2022 yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Dalam membangun sistem pelindungan hukum KIK yang komprehensif, DJKI telah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan membangun Pusat Data Nasional KI Komunal pada tahun 2020 yang lalu.
“DJKI juga menunjukan perhatian terhadap pelindungan KIK di Indonesia dengan melakukan koordinasi kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di seluruh Indonesia untuk dapat memberikan layanan dan pendampingan terkait inventarisasi pencatatan KIK bagi para pemangku kepentingan,” lanjut Endar.
Dalam kesempatan yang sama, Erni Purnamasari selaku Koordinator Pemberdayaan KI menjelaskan bahwa pelindungan KIK sangat penting bukan hanya karena memiliki nilai komersial, tetapi untuk mencegah penggunaan pihak-pihak di luar masyarakat adat yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan adat.
“Ada beberapa kasus yang pernah terjadi dalam KI Komunal antara lain, Tari Pendet yang muncul dalam iklan ‘Enigmatic Malaysia’ di Discovery Channel, lalu Reog Ponorogo yang menjadi perebutan klaim antara Indonesia dan Malaysia. Melihat dari beberapa kasus tersebut maka pelindungan KIK ini diperlukan,” ujar Erni.
Dalam pencatatan KIK ini terdapat beberapa prosedur. Pertama, adanya koordinasi kustodian dengan Pemerintah Daerah (Pemda); kedua, kustodian bersama Pemda berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham terkait pengisian formulir pencatatan KIK, kemudian dikirim ke DJKI.
Ketiga, dilakukan verifikasi berkas oleh petugas, apabila sudah lengkap maka dilakukan penginputan data ke dalam Pusat Data Nasional KIK pada laman http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id. Setelah seluruh proses diatas, maka Pemda akan mendapatkan nomor pencatatan dan dapat dilakukan pencetakan Surat Pencatatan KIK.
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta Barat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Melalui Direktorat Penindakan Hukum, telah dilaksanakan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan terkait dugaan pelanggaran merek di Jakarta Barat pada Selasa, 26 November 2024.
Selasa, 26 November 2024
DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmen dalam menjamin pelayanan publik prima bagi masyarakat. Upaya ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI), Razilu dalam rapat persiapan evaluasi kinerja dan penutupan tahun indikasi geografis pada Senin, 25 November 2024.
Senin, 25 November 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hadiri Pisah Sambut Kepala BPSDM Hukum
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menghadiri kegiatan pisah sambut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum pada Jumat, 22 November 2024, bertempat di Auditorium BPSDM Hukum.
Jumat, 22 November 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta Barat
Selasa, 26 November 2024
Tenun Ikat Amarasi Kupang Satu Langkah Lebih Dekat Mendapatkan Status Indikasi Geografis
Selasa, 26 November 2024
DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima
Senin, 25 November 2024
