Pentingnya Edukasi Pelindungan Hak Cipta di Era Digital
Jakarta - Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di segala sektor kehidupan. Perkembangan teknologi telah melahirkan sebuah fenomena baru, hal ini tidak terkecuali dalam pelindungan hak cipta yang merupakan salah satu ruang lingkup Kekayaan Intelektual (KI). Era digital ditandai dengan lahirnya teknologi internet yang saat ini menjadi salah satu bukti bahwa situasi masyarakat semakin kompleks.
“Bentuk-bentuk baru dari objek pelindungan hak cipta semakin berkembang, oleh karena itu edukasi dan peningkatan kualitas pelindungan hak cipta semakin perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait,” ujar Plt. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Dede Mia Yusanti di hari pertama workshop virtual, Senin (3/11/20) pada Workshop Virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan selama lima hari pada tanggal 3,4,10,11, dan 12 November 2020.
Menurutnya, tidak perlu takut berkreasi karena para kreator dan seniman dijamin haknya oleh undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014. Masyarakat harus diedukasi, bahwa kita perlu menghormati karya cipta orang lain. Mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem hukum hak cipta, tetapi disisi lain juga memiliki alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.
Berbicara mengenai pelanggaran hukum hak cipta, Kasubdit Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko menerangkan bahwa yang perlu dipahami dalam hal ini kata kunci dari pelanggaran hak cipta adalah penggunaan hak cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial. Namun, perlu diingat juga bahwa dalam berkarya, masyarakat tidak usah takut, bikin karyanya, pahami hukumnya.
“Dalam hal pelanggaran hak cipta kita harus melihat apakah ada komersialisasi dari hak cipta tersebut. Misalnya, jika kita hanya menyanyikan lagu di suatu tempat dan bukan untuk kepentingan komersial itu bukan termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Jika kita menggunakan karya orang lain, kita harus mencantumkan pemilik karya tersebut. Ketika ingin mengkomersialisasikannya kita harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya.” terangnya.
Workshop virtual hari pertama ini ditutup oleh Dede Mia Yusanti yang menegaskan bahwa DJKI terus meningkatkan kualitas pelindungan hukum hak cipta dengan melakukan revisi terbatas terhadap undang-undang hak cipta dengan menyesuaikan kebutuhan akan peningkatan kualitas terkait dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kualitas pelindungan hak ciptanya.
“Selanjutnya terkait pelindungan data diri pencipta, bagaimana upaya DJKI kedepannya adalah dengan membuat database musik dan terkait royalti saat ini DJKI sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPP) tentang pengelolaan royalti, dalam RPP tersebut mengatur tentang pangkalan data bidang musik dan lagu. Nantinya, pangkalan data ini juga dapat diakses oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat yang menggunakan lagu untuk mengetahui siapa pencipta dan pemegang hak cipta dari lagu tersebut.” ungkapnya.
DJKI berkomitmen untuk secara terus menerus selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini tentunya pendaftaran hak cipta online yang telah dilakukan sejak tahun 2017 melalui e-hakcipta.dgip.go.id.
Penulis: KAD
Editor: AMH
“Bentuk-bentuk baru dari objek pelindungan hak cipta semakin berkembang, oleh karena itu edukasi dan peningkatan kualitas pelindungan hak cipta semakin perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait,” ujar Plt. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Dede Mia Yusanti di hari pertama workshop virtual, Senin (3/11/20) pada Workshop Virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan selama lima hari pada tanggal 3,4,10,11, dan 12 November 2020.
Menurutnya, tidak perlu takut berkreasi karena para kreator dan seniman dijamin haknya oleh undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014. Masyarakat harus diedukasi, bahwa kita perlu menghormati karya cipta orang lain. Mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem hukum hak cipta, tetapi disisi lain juga memiliki alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.
Berbicara mengenai pelanggaran hukum hak cipta, Kasubdit Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko menerangkan bahwa yang perlu dipahami dalam hal ini kata kunci dari pelanggaran hak cipta adalah penggunaan hak cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial. Namun, perlu diingat juga bahwa dalam berkarya, masyarakat tidak usah takut, bikin karyanya, pahami hukumnya.
“Dalam hal pelanggaran hak cipta kita harus melihat apakah ada komersialisasi dari hak cipta tersebut. Misalnya, jika kita hanya menyanyikan lagu di suatu tempat dan bukan untuk kepentingan komersial itu bukan termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Jika kita menggunakan karya orang lain, kita harus mencantumkan pemilik karya tersebut. Ketika ingin mengkomersialisasikannya kita harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya.” terangnya.
Workshop virtual hari pertama ini ditutup oleh Dede Mia Yusanti yang menegaskan bahwa DJKI terus meningkatkan kualitas pelindungan hukum hak cipta dengan melakukan revisi terbatas terhadap undang-undang hak cipta dengan menyesuaikan kebutuhan akan peningkatan kualitas terkait dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kualitas pelindungan hak ciptanya.
“Selanjutnya terkait pelindungan data diri pencipta, bagaimana upaya DJKI kedepannya adalah dengan membuat database musik dan terkait royalti saat ini DJKI sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPP) tentang pengelolaan royalti, dalam RPP tersebut mengatur tentang pangkalan data bidang musik dan lagu. Nantinya, pangkalan data ini juga dapat diakses oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat yang menggunakan lagu untuk mengetahui siapa pencipta dan pemegang hak cipta dari lagu tersebut.” ungkapnya.
DJKI berkomitmen untuk secara terus menerus selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini tentunya pendaftaran hak cipta online yang telah dilakukan sejak tahun 2017 melalui e-hakcipta.dgip.go.id.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.
Senin, 14 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Selasa, 15 April 2025
Bahas Penguatan Layanan Mediasi KI Daerah, Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Kaltim
Selasa, 15 April 2025
