Penting Pelaku UKM dan Perguruan Tinggi Lindungi Kekayaan Intelektual
Kekayaan intelektual (KI) sangat penting di era modern saat ini dalam membangun perekonomian nasional. Hal tersebut yang kurang disadari sebagian besar masyarakat Indonesia.
"Dalam hal pemahaman pentingnya KI, kita sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain", ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Agus Saryono dalam sambutan acara seminar KI di Hotel Aston Balikpapan, Senin (8 /10/2018).
Karenanya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar seminar keliling "Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan KI bagi Kalangan Universitas, Industri, dan Usaha Kecil Menengah (UKM)" di Balikpapan.
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Karim Tarigan mengatakan, kekayaan intelektual yang dihasilkan universitas merupakan salah satu aset bangsa serta menjadi pilar utama tumbuhnya inovasi-inovasi baru dalam pengembangan teknologi.
"Perguruan tinggi menyimpan banyak potensi kreator dan inovator. Karenanya hasil inovasi dan karya cipta yang dihasil perlu dilindungi secara hukum", ujar Molan saat menyampaikan paparannya di Hotel Aston Balikpapan, Selasa (9/10/2018).
Selain itu, sektor UKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurut Molan, UKM di Kalimantan Timur banyak yang belum didaftarkan kekayaan intelektual, baik itu merek, hak cipta, maupun patennya.
"China sangat maju ekonominya. Salah satunya karena UKM-nya maju pesat. Maka kekayaan intelektualnya perlu dilindungi", ucap Molan.
Molan juga menghimbau kepada universitas dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk mendirikan Sentra KI. "Sentra KI dapat menjadi wadah untuk fokus melindungi invensi-invensi yang dihasilkan para peneliti", ujarnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Santun, memberikan kiat-kiat kepada para pelaku UKM sebelum mendaftarkan permohonan KI-nya ke DJKI.
Yaitu, pertama pastikan permohonan yang kita ajukan tidak meniru karya orang lain; Kedua, cari merek yang unik dan mempunyai ciri yang khas; ketiga, mudah ingat dan dikenali konsumen; keempat, mempunyai daya pembeda; kelima, tidak terlalu rumit, dan terakhir, tidak terlalu sederhana.
Diharapkan setelah seminar ini, para pelaku Industri, UKM, serta Universitas di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, dapat meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektualnya ke DJKI. Adapun jumlah permohonan KI menjadi tolak ukur terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI.
"Dalam hal pemahaman pentingnya KI, kita sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain", ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Agus Saryono dalam sambutan acara seminar KI di Hotel Aston Balikpapan, Senin (8 /10/2018).
Karenanya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar seminar keliling "Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan KI bagi Kalangan Universitas, Industri, dan Usaha Kecil Menengah (UKM)" di Balikpapan.
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Karim Tarigan mengatakan, kekayaan intelektual yang dihasilkan universitas merupakan salah satu aset bangsa serta menjadi pilar utama tumbuhnya inovasi-inovasi baru dalam pengembangan teknologi.
"Perguruan tinggi menyimpan banyak potensi kreator dan inovator. Karenanya hasil inovasi dan karya cipta yang dihasil perlu dilindungi secara hukum", ujar Molan saat menyampaikan paparannya di Hotel Aston Balikpapan, Selasa (9/10/2018).
Selain itu, sektor UKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurut Molan, UKM di Kalimantan Timur banyak yang belum didaftarkan kekayaan intelektual, baik itu merek, hak cipta, maupun patennya.
"China sangat maju ekonominya. Salah satunya karena UKM-nya maju pesat. Maka kekayaan intelektualnya perlu dilindungi", ucap Molan.
Molan juga menghimbau kepada universitas dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk mendirikan Sentra KI. "Sentra KI dapat menjadi wadah untuk fokus melindungi invensi-invensi yang dihasilkan para peneliti", ujarnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Santun, memberikan kiat-kiat kepada para pelaku UKM sebelum mendaftarkan permohonan KI-nya ke DJKI.
Yaitu, pertama pastikan permohonan yang kita ajukan tidak meniru karya orang lain; Kedua, cari merek yang unik dan mempunyai ciri yang khas; ketiga, mudah ingat dan dikenali konsumen; keempat, mempunyai daya pembeda; kelima, tidak terlalu rumit, dan terakhir, tidak terlalu sederhana.
Diharapkan setelah seminar ini, para pelaku Industri, UKM, serta Universitas di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, dapat meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektualnya ke DJKI. Adapun jumlah permohonan KI menjadi tolak ukur terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI.
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Serahkan Tiga Sertifikat, Paten di Bangka Belitung Semakin Meningkat
DJKI dan Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan tiga sertifikat paten kepada para inventor dan perwakilan Universitas Bangka Belitung. Penyerahan ini dilaksanakan pada pembukaan POSS, 1 Juki 2024 di Pangkalpinang.
Senin, 1 Juli 2024
Perundingan ICA CEPA Masuki Putaran ke-8
Delegasi Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) aktif mengikuti putaran ke-8 Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) di Ottawa, Kanada pada 24 s.d. 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
DJKI dan MyIPO Bahas Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan dari Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada hari Jumat, 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
