Pengaturan Hukum Merek yang Memadai Untuk Menciptakan Kepastian dan Pelindungan Hukum yang Kuat

Jakarta - Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. 

Dengan memperhatikan fenomena tersebut, tuntutan kebutuhan atas pengaturan hukum merek yang lebih memadai menjadi hal yang dapat dipahami, terutama untuk menciptakan suatu kepastian dan pelindungan hukum yang kuat.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli pada “Workshop on Trademark Examination” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) pada hari Senin, 24 Januari 2022 secara daring melalui aplikasi Zoom.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan pengetahuan secara teoritis maupun praktis terbaik kepada pemeriksaan merek khususnya dalam pemeriksaan merek non-tradisional dan itikad tidak baik.

“Sejak diundangkannya UU Nomor 20 tahun 2016 pada tanggal 25 November 2016, sistem pendaftaran merek di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. UU tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasi kehadiran negara dengan memberikan pelayanan terbaik di bidang pelindungan kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek,” tutur Nofli.

Oleh karena itu, perubahan ini juga untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional yang ada. Secara umum, substansi yang terdapat pada UU Nomor 20 tahun 2016 merupakan hasil penyempurnaan dari sistem pendaftaran merek yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2001.

“Beberapa penyempurnaan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek. Salah satunya dengan cara menyederhanakan persyaratan dan prosedur pendaftaran merek,” ujar Nofli. 

Selain itu, UU No. 20 tahun 2016 ini juga menambahkan beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur, seperti sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol madrid dan pelindungan merek non-tradisional. (vew/kad)


LIPUTAN TERKAIT

Sidang Terbuka KBP: Dua Permohonan Banding Paten Diterima

Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Toray Industries,Inc. dan Monsanto Technology LLC. di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 22 Mei 2025.

Kamis, 22 Mei 2025

Industri Fashion Tumbuh Dinamis, DJKI Dorong Pelindungan Desain Industri

Pertumbuhan industri mode Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik dan dinamis terbukti dengan banyaknya desainer yang berpartisipasi pada pekan mode dunia, baik dalam bentuk peragaan busana atau pameran. Hal ini disampaikan Fashion Desainer Lenny Agustin dalam Live Instagram Webinar OKE KI yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 21 Mei 2025.

Rabu, 21 Mei 2025

DJKI Tegaskan Pentingnya Publikasi Paten

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat transparansi dalam proses pemberian paten melalui mekanisme publikasi A. Publikasi tersebut wajib dilakukan paling lambat enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senin, 19 Mei 2025

Selengkapnya