Pencatatan Hak Cipta di 2022 Akan Selesai dalam Hitungan Menit
Jakarta - Proses pencatatan Hak Cipta (HC) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan dipercepat di 2022. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan saat ini jajarannya tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan persetujuan otomatis permohonan yang bersifat non-substantif dalam waktu sangat singkat.
“Kami sebutnya POP HKI (Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual) di tahun 2022. Dalam waktu hitungan menit, permohonan di luar substantif, akan bisa diselesaikan semuanya,” ujar Razilu dalam wawancara yang dilakukan pada 1 Desember 2022 di Jakarta Selatan.
Aplikasi pencatatan hak cipta sendiri akan disebut POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta). Melalui program ini, Plt. Dirjen KI yakin mampu menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung percepatan pemilihan ekonomi sekaligus mendukung iptek (ilmu pengetahuan) dan pembangunan budaya setelah serangan Covid-19.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk mencari poros baru dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis hasil olah pikir manusia.
Selain itu, POP HKI juga berpotensi berkontribusi pada pendapatan RI melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan pada pemohon pencatatan dan pelindungan KI. Razilu optimis POP HC saja bisa meningkatkan pencatatan hak cipta 15-20 kali lipat dibandingkan pencatatan manual.
“Sejak 2016, kami meluncurkan e-hakcipta dan tren pencatatannya meningkat 10 kali lipat dibandingkan ketika manual. Sekarang sampai mendekati 60 ribu pencatatan dalam setahun. Dulu 2015 paling hanya 5 ribu atau 2 ribu setahun. Kemungkinan dengan POP akan meningkat lagi sampai 20 ribu,” imbuhnya.
Program Unggulan Tahun 2022
Setiap tahunnya sejak 2017, Ditjen KI selalu mengkampanyekan salah satu rezim yang diembannya. Pada 2022, Razilu mengatakan Ditjen KI akan mencanangkan Tahun Hak Cipta dengan harapan peningkatan jumlah pencatatan hak cipta.
Namun tidak berhenti sampai di sana, Ditjen KI juga memiliki 12 program utama yang akan dijalankan tahun depan. Lagi-lagi program tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi dan meningkatkan pelayanan Ditjen KI yang ingin menjadi salah satu Kantor KI berkelas dunia.
Razilu menjelaskan ada empat bidang utama yang akan dijalankan. Yang pertama peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, transformasi kualitas pelayanan publik yang berintegritas, menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan iptek dan pembangunan budaya. Yang terakhir adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung layanan Ditjen KI.
“Kami akan menjalankan roving seminar Menteri Hukum dan HAM di beberapa daerah di Indonesia,” jelas Razilu tentang program peningkatan SDM.
Selain itu, ada pula program DJKI aktif belajar dan mengajar dan sertifikasi ahli penyuluh anti korupsi di bidang tersebut.
Ditjen KI juga akan berupaya mendapatkan sertifikasi ISO untuk menanamkan budaya anti-suap dan sertifikasi standar manajemen mutu pelayanan. Pada tahun depan, unit eselon I Kemenkumham ini juga akan menyelenggarakan audit sistem teknologi informasi dan percepatan pengembangannya.
Di samping itu, Razilu juga ingin menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengetahui prosedur pencatatan maupun pendaftaran pelindungan HKI melalui program seperti Mobile IP Clinic dan Drafting Patent Camp, IP Market Place dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan (bebas dari barang palsu).
“Ke depan, kami berharap tidak ada lagi barang palsu di mall-mall karena semua barang yang dijual sudah dijamin orisinil,” kata dia. (kad/alv)
“Kami sebutnya POP HKI (Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual) di tahun 2022. Dalam waktu hitungan menit, permohonan di luar substantif, akan bisa diselesaikan semuanya,” ujar Razilu dalam wawancara yang dilakukan pada 1 Desember 2022 di Jakarta Selatan.
Aplikasi pencatatan hak cipta sendiri akan disebut POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta). Melalui program ini, Plt. Dirjen KI yakin mampu menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung percepatan pemilihan ekonomi sekaligus mendukung iptek (ilmu pengetahuan) dan pembangunan budaya setelah serangan Covid-19.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk mencari poros baru dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis hasil olah pikir manusia.
Selain itu, POP HKI juga berpotensi berkontribusi pada pendapatan RI melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan pada pemohon pencatatan dan pelindungan KI. Razilu optimis POP HC saja bisa meningkatkan pencatatan hak cipta 15-20 kali lipat dibandingkan pencatatan manual.
“Sejak 2016, kami meluncurkan e-hakcipta dan tren pencatatannya meningkat 10 kali lipat dibandingkan ketika manual. Sekarang sampai mendekati 60 ribu pencatatan dalam setahun. Dulu 2015 paling hanya 5 ribu atau 2 ribu setahun. Kemungkinan dengan POP akan meningkat lagi sampai 20 ribu,” imbuhnya.
Program Unggulan Tahun 2022
Setiap tahunnya sejak 2017, Ditjen KI selalu mengkampanyekan salah satu rezim yang diembannya. Pada 2022, Razilu mengatakan Ditjen KI akan mencanangkan Tahun Hak Cipta dengan harapan peningkatan jumlah pencatatan hak cipta.
Namun tidak berhenti sampai di sana, Ditjen KI juga memiliki 12 program utama yang akan dijalankan tahun depan. Lagi-lagi program tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi dan meningkatkan pelayanan Ditjen KI yang ingin menjadi salah satu Kantor KI berkelas dunia.
Razilu menjelaskan ada empat bidang utama yang akan dijalankan. Yang pertama peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, transformasi kualitas pelayanan publik yang berintegritas, menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan iptek dan pembangunan budaya. Yang terakhir adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung layanan Ditjen KI.
“Kami akan menjalankan roving seminar Menteri Hukum dan HAM di beberapa daerah di Indonesia,” jelas Razilu tentang program peningkatan SDM.
Selain itu, ada pula program DJKI aktif belajar dan mengajar dan sertifikasi ahli penyuluh anti korupsi di bidang tersebut.
Ditjen KI juga akan berupaya mendapatkan sertifikasi ISO untuk menanamkan budaya anti-suap dan sertifikasi standar manajemen mutu pelayanan. Pada tahun depan, unit eselon I Kemenkumham ini juga akan menyelenggarakan audit sistem teknologi informasi dan percepatan pengembangannya.
Di samping itu, Razilu juga ingin menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengetahui prosedur pencatatan maupun pendaftaran pelindungan HKI melalui program seperti Mobile IP Clinic dan Drafting Patent Camp, IP Market Place dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan (bebas dari barang palsu).
“Ke depan, kami berharap tidak ada lagi barang palsu di mall-mall karena semua barang yang dijual sudah dijamin orisinil,” kata dia. (kad/alv)
LIPUTAN TERKAIT
Perundingan ICA CEPA Masuki Putaran ke-8
Delegasi Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) aktif mengikuti putaran ke-8 Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) di Ottawa, Kanada pada 24 s.d. 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
DJKI dan MyIPO Bahas Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan dari Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) di Kantor DJKI, Jakarta, pada hari Jumat, 28 Juni 2024.
Jumat, 28 Juni 2024
Kendala Drafting Paten di Lingkungan Kampus NTB
Ishak, Operator Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Mataram, menceritakan banyaknya potensi penemuan yang bisa dipatenkan di lingkungan kampusnya. Kendati demikian, tidak semua inventor mampu membuat drafting paten yang baik sehingga penemuannya bisa dipatenkan.
Jumat, 28 Juni 2024
