Opera DJKI Berikan Kesempatan Belajar Memediasi Kasus Pelanggaran Hak Cipta

Jakarta – Sebagai focal point pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI), Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM perlu mengetahui cara menyelesaikan kasus pelanggaran. 

Di bawah pimpinan Yasonna H. Laoly, DJKI menggelar Organisasi Pembelajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Opera DJKI) dalam rangka memberikan pengetahuan kepada seluruh pegawai terkait cara memediasi kasus pelanggaran KI.  Kegiatan belajar yang digelar oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa ini menampilkan praktik mediasi sengketa hak cipta “Foto” antara PT. Duit Orang Tua dan PT. OYO Rooms Indonesia (OYO).

PT. Duit Orang Tua mengajukan Gugatan Niaga kepada OYO karena karya fotografi yang telah dicatatkan ciptaannya di DJKI dengan nomor permohonan EC00202012657 dimutilasi oleh PT. OYO Rooms Indonesia. Mutilasi karya tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan tulisan warna putih dengan kata “ROOMME” pada gambar sarung bantal warna merah.

Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Rabu, 23 Februari 2022 dipimpin oleh Ahmad Rifadi selaku Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa DJKI. Pihaknya berperan sebagai mediator dalam sengketa ini. 

“Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di bidang Kekayaan Intelektual bisa jadi lebih baik dari pada harus ke ranah hukum karena prosesnya yang lebih cepat, efisien, dan berbiaya murah,” jelas Rifadi.

Dalam mediasi sangat diperlukan peran aktif mediator. Mediator harus menguasai permasalahan dan harus mencari alternatif pemecahan masalah. Mediator bertugas memfasilitasi, membantu, dan mendorong para pihak agar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menciptakan opsi penyelesaian. Mediator harus netral, tidak memihak siapapun dan tidak memutuskan siapa yang benar maupun salah dalam suatu sengketa.

Mediasi memiliki beberapa tahapan, yakni pra mediasi pemohon, pra mediasi termohon, dan dilanjutkan mediasi. Pada tahap pra-mediasi kedua belah pihak diundang untuk memberikan keterangan secara terpisah. 

“Pra-mediasi pemohon telah dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022 lalu, saat ini digelar pra mediasi termohon,” papar Rifadi.

Mediator berkomunikasi dengan masing-masing pihak secara terpisah dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh dari masing-masing pihak, kecuali ada permintaan tegas dari pihak yang memberikan Informasi untuk menyampaikannya pada pihak lainnya. 

Setelah pra mediasi, selanjutnya adalah tahap mediasi, di mana kedua belah pihak dipertemukan lalu dimediasikan. Masing-masing pihak harus secara jujur mengungkapkan kepada pihak lainnya dan kepada mediator semua informasi dan dokumen yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang akan didiskusikan.

Jika mediasi berhasil, maka perkara selesai dan dicapai kesepakatan damai kedua belah pihak. Namun jika mediasi gagal, perkara akan diajukan ke pengaduan DJKI. 

Sebelumnya, DJKI juga telah menggelar Opera untuk menambah kemampuan baik soft skill maupun hard skill para pegawai. Program ini sejalan dengan visi DJKI menjadi salah satu kantor KI terbaik di dunia. 
(DES/KAD)


LIPUTAN TERKAIT

Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia

Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Kebudayaan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Utama Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Jumat, 14 Maret 2025.

Jumat, 14 Maret 2025

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

Selengkapnya