Mobile IP Clinic memberikan insight untuk para pelaku UMKM Sulawesi Selatan
Makassar - Dalam dunia usaha, selain kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, kekayaan intelektual (KI) juga menambah nilai ekonomi. Salah satu jenis KI yang akrab di tengah masyarakat adalah merek yang merupakan penanda atau pembeda untuk suatu produk dengan produk lainnya.
Namun, pada kenyataannya kesadaran akan pelindungan merek tersebut kurang mendapat perhatian dari para pelaku usaha. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengikuti konsultasi KI pada Mobile IP Clinic (MIC). Ia menuturkan bahwa selama ini ia belum mendaftarkan merek usaha yang sudah ia jalani.
“Sebelumnya saya sudah memiliki nama usaha untuk produk jamu bubuk instan dan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, tetapi saya belum mendaftarkan nama mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),” ujar Sahruini Syam selaku pelaku UMKM dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
“Ketika tadi konsultasi saya dibantu melakukan pengecekan nama merek terlebih dahulu, dan ternyata merek saya Dapoer Amira sudah ada yang mendaftarkan di jenis usaha yang sama, sehingga saya disarankan untuk mengganti nama mereknya agar tidak ditolak,” lanjutnya.
Dalam pengajuan pendaftaran merek, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat agar meminimalisir permohonan mereknya ditolak. Salah satunya adalah tidak boleh ada kesamaan nama merek dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu.
Hal itu diungkapkan oleh Lukman Fajar, pemeriksa merek ahli muda DJKI. Ia menjelaskan bahwa sebelum mengajukan merek sangat disarankan untuk melakukan penelusuran nama merek terlebih dahulu di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).
“Dengan melakukan penelusuran merek terlebih dahulu, bisa memberikan peluang lebih besar untuk mereknya bisa didaftarkan dan meminimalisir terjadinya penolakan dengan alasan adanya kesamaan nama merek,” ujar Lukman.
Selanjutnya ia memberikan beberapa tips kepada masyarakat yang ingin mengajukan pendaftaran merek. Pertama, nama merek yang akan diajukan harus unik dan original. Kedua, mudah diucapkan dan melekat dibenak konsumen. Ketiga, jika menggunakan kata umum jangan berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan.
Lalu keempat, ajukan jenis barang/jasa yang akan di produksi/diperdagangkan saja. Kelima, pastikan kesesuian tampilan merek, dengan tipe merek yang dipilih dan nama merek yang di input pada sistem.
Dalam kegiatan ini, Lukman juga menjelaskan pentingnya melakukan pengecekan merek secara berkala. “Karena ada beberapa kasus juga pemohon tidak mengecek statusnya lalu tiba-tiba ketika dicek statusnya sudah ditolak tetap,” ujarnya pada kegiatan MIC di Mall Pelayanan Publik kota Makassar pada tanggal 2 Juni 2022.
Menurut Lukman, pemohon wajib mengetahui status merek yang telah diajukan guna memantau sudah sampai mana tahapan proses pengajuan mereknya. Apakah terdapat kendala seperti kekurangan formalitas atau terdapat usulan penolakan.
Untuk pengajuan merek saat ini sudah bisa diajukan secara online melalui laman merek.dgip.go.id sehingga memudahkan pemohon untuk mendaftarkan dan mengecek status merek secara mandiri.
“Harapannya dengan adanya kegiatan MIC ini bisa memberikan wawasan terkait bagaimana proses pengajuan merek dan pentingnya pelindungan KI dalam suatu bidang usaha. Jangan sampai usahanya menunggu besar, baru mereknya didaftarkan. Ternyata sudah keduluan didaftarkan oleh pihak lain, yang rugikan pemilik usaha tersebut,” pungkas Lukman.
Gelaran Mobile IP Clinic atau Klinik KI bergerak yang mengusung jemput bola masyarakat di daerah dirasakan manfaatnya oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan.
Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan Feni Feliana, sangat mengapresiasi dengan diadakannya kegiatan Klinik KI bergerak yang diadakan di Mall Pelayanan Publik Kota Makassar.
“Kegiatan ini sangat dibutuhkan sekali, karena masyarakat disini hanya tahunya Kantor Wilayah saja untuk mendaftarkan KI, dengan adanya MIC ini bisa membuat mereka paham bahwa pendaftaran merek, saat ini sudah sangat mudah karena sudah bisa diajukan secara online dan masyarakat merasa dilayani karena didatangi langsung oleh ahlinya dari DJKI,” ujar Feni.
Namun, pada kenyataannya kesadaran akan pelindungan merek tersebut kurang mendapat perhatian dari para pelaku usaha. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengikuti konsultasi KI pada Mobile IP Clinic (MIC). Ia menuturkan bahwa selama ini ia belum mendaftarkan merek usaha yang sudah ia jalani.
“Sebelumnya saya sudah memiliki nama usaha untuk produk jamu bubuk instan dan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, tetapi saya belum mendaftarkan nama mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),” ujar Sahruini Syam selaku pelaku UMKM dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
“Ketika tadi konsultasi saya dibantu melakukan pengecekan nama merek terlebih dahulu, dan ternyata merek saya Dapoer Amira sudah ada yang mendaftarkan di jenis usaha yang sama, sehingga saya disarankan untuk mengganti nama mereknya agar tidak ditolak,” lanjutnya.
Dalam pengajuan pendaftaran merek, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat agar meminimalisir permohonan mereknya ditolak. Salah satunya adalah tidak boleh ada kesamaan nama merek dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu.
Hal itu diungkapkan oleh Lukman Fajar, pemeriksa merek ahli muda DJKI. Ia menjelaskan bahwa sebelum mengajukan merek sangat disarankan untuk melakukan penelusuran nama merek terlebih dahulu di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).
“Dengan melakukan penelusuran merek terlebih dahulu, bisa memberikan peluang lebih besar untuk mereknya bisa didaftarkan dan meminimalisir terjadinya penolakan dengan alasan adanya kesamaan nama merek,” ujar Lukman.
Selanjutnya ia memberikan beberapa tips kepada masyarakat yang ingin mengajukan pendaftaran merek. Pertama, nama merek yang akan diajukan harus unik dan original. Kedua, mudah diucapkan dan melekat dibenak konsumen. Ketiga, jika menggunakan kata umum jangan berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan.
Lalu keempat, ajukan jenis barang/jasa yang akan di produksi/diperdagangkan saja. Kelima, pastikan kesesuian tampilan merek, dengan tipe merek yang dipilih dan nama merek yang di input pada sistem.
Dalam kegiatan ini, Lukman juga menjelaskan pentingnya melakukan pengecekan merek secara berkala. “Karena ada beberapa kasus juga pemohon tidak mengecek statusnya lalu tiba-tiba ketika dicek statusnya sudah ditolak tetap,” ujarnya pada kegiatan MIC di Mall Pelayanan Publik kota Makassar pada tanggal 2 Juni 2022.
Menurut Lukman, pemohon wajib mengetahui status merek yang telah diajukan guna memantau sudah sampai mana tahapan proses pengajuan mereknya. Apakah terdapat kendala seperti kekurangan formalitas atau terdapat usulan penolakan.
Untuk pengajuan merek saat ini sudah bisa diajukan secara online melalui laman merek.dgip.go.id sehingga memudahkan pemohon untuk mendaftarkan dan mengecek status merek secara mandiri.
“Harapannya dengan adanya kegiatan MIC ini bisa memberikan wawasan terkait bagaimana proses pengajuan merek dan pentingnya pelindungan KI dalam suatu bidang usaha. Jangan sampai usahanya menunggu besar, baru mereknya didaftarkan. Ternyata sudah keduluan didaftarkan oleh pihak lain, yang rugikan pemilik usaha tersebut,” pungkas Lukman.
Gelaran Mobile IP Clinic atau Klinik KI bergerak yang mengusung jemput bola masyarakat di daerah dirasakan manfaatnya oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan.
Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan Feni Feliana, sangat mengapresiasi dengan diadakannya kegiatan Klinik KI bergerak yang diadakan di Mall Pelayanan Publik Kota Makassar.
“Kegiatan ini sangat dibutuhkan sekali, karena masyarakat disini hanya tahunya Kantor Wilayah saja untuk mendaftarkan KI, dengan adanya MIC ini bisa membuat mereka paham bahwa pendaftaran merek, saat ini sudah sangat mudah karena sudah bisa diajukan secara online dan masyarakat merasa dilayani karena didatangi langsung oleh ahlinya dari DJKI,” ujar Feni.
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Jumat, 21 Maret 2025
Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Menko Yusril Ajak ASN Jaga Integritas dan Kompak Wujudkan Layanan Publik yang Responsif
Rabu, 9 April 2025
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal
Senin, 24 Maret 2025
