Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Digelar di Sulawesi Utara untuk Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual Pelaku UMKM

Manado - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Utara menggelar kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekayaan intelektual (KI) serta mendorong pendaftaran KI bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Aris Munandar selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan yang mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara menyampaikan bahwa KI memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM.

Saat ini berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, terdapat 423.028 UMKM yang tersebar pada 14 Kabupaten/Kota, di mana peran pelindungan KI pada produk-produk atau jasa yang dihasilkan sangat dibutuhkan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya ke depan.

“Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pelindungan KI dapat menjadikan produk barang/jasa memiliki daya saing yang lebih tinggi dan terlindungi dari tindakan kecurangan berusaha, peniruan dan pemalsuan produk/ jasa, atau penggunaan secara tanpa hak atas  KI-nya  oleh pihak lain,” ujar Aris pada Senin, 20 Mei 2024 di Megamall Manado, Sulawesi Utara. 

Selanjutnya, Aris menyampaikan bahwa Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan potensi KI yang tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah permohonan KI yang diterima di Provinsi Sulawesi Utara.

“Sepanjang penyelenggaraan MIC di Sulawesi Utara dari tahun 2022 s.d. tahun 2024, terdapat 3160 permohonan KI baik itu Merek, Paten, Desain Industri dan Hak Cipta dengan kenaikan rata-rata selama 3 tahun tersebut di angka 25% setiap tahunnya,” ungkap Aris. 

“Perlu kami sampaikan juga, Sulawesi Utara merupakan salah satu diantara beberapa provinsi di Indonesia dengan permohonan paten yang tinggi. Tahun 2022 sebanyak 148 paten, tahun 2023 sebanyak 198 paten. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan seluruh komponen stakeholder di wilayah dalam mendorong layanan Kl untuk masyarakat,” lanjutnya. 

Aris berharap dengan digelarnya MIC ini akan semakin banyak pelaku usaha di Sulawesi Utara yang mendaftarkan KI mereka. "Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa mereka di pasar," ujarnya.

Pada kegiatan MIC di Sulawesi Utara akan diisi dengan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi KI, konsultasi KI, pelayanan pencatatan maupun pendaftaran KI, pelayanan pendaftaran badan hukum Perseroan Perorangan, dan pameran UMKM. 

Tidak hanya itu, pada kegiatan MIC ini telah diserahkan 4 sertifikat merek yaitu untuk merek HK KOTAMOBAGU dengan nomor pendaftaran IDM001106699, Kelapa17 dengan nomor pendaftaran IDM001163933, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dengan nomor pendaftaran IDM001085115 dan WALE TOUMUUNG + LOGO dengan nomor pendaftaran IDM001176155. 

Sebagai informasi, MIC di Sulawesi Utara ini merupakan yang ketiga kalinya digelar pada tahun 2024. Sebelumnya, MIC telah digelar di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat serta kedepannya akan digelar juga di beberapa kota lainnya di seluruh Indonesia.  



LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU

Senin, 24 Maret 2025

Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.

Jumat, 21 Maret 2025

Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"

Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.

Jumat, 21 Maret 2025

Selengkapnya