Menkumham Yasonna Harapkan Peningkatan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Periode Jabatan Kedua

Jakarta - Yasonna H. Laoly yang dilantik untuk kedua kalinya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menyampaikan arahan langsung kepada jajarannya untuk lima tahun ke depan. Menkumham berharap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mampu meningkatkan pelayanan publik melalui dua poin.

Yang pertama, Yasonna menginginkan peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) melalui peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan lembaga terkait. Selain itu, dia juga menginginkan adanya penyederhanaan peraturan, persyaratan dan biaya pendaftaran/perpanjangan KI terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

“Menyederhanakan peraturan-peraturan, percepatan pelayanan, ini menjadi penting, dan juga sistem IT-nya yang baik,” ujar Menkumham di Aula Oemar Seno Adjie pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Di samping itu, dia juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo kepada pimpinan tinggi terkait pengembangan sumber daya manusia. Dia mengatakan dampak dari pembangunan infrastruktur akan dirasakan 10 tahun ke depan.

“Pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting, meneruskan pembangunan infrastruktur, untuk konektivitas ke sentra-sentra industri dan juga untuk memudahkan transportasi manusia, barang, sehingga logistik akan menjadi mudah,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam turut menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo untuk senantiasa produktif, bekerja keras, bekerja cepat dan nyata.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya