Menkumham Yasonna Ajak Jajaran Kemenkumham Tetap Kerja Keras di Tengah Covid-19 Tahun 2021
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengajak seluruh jajarannya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk terus bekerja dengan prima di 2021 meski perjuangan melawan pandemi Covid-19 belum usai. Hal itu disampaikannya dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham yang diselenggarakan pada Selasa (29/12/2020) di Selasar Direktorat Jenderal AHU, Jakarta Selatan.
“Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berkomitmen dan tetap bekerja keras membangun hukum dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) di negeri ini. Pembentukan regulasi, penegakan, pelayanan hukum, dan pemajuan HAM masih belum selesai,” ujar Yasonna dalam acara yang juga disiarkan secara virtual melalui YouTube tersebut.
Pada 2020, Yasonna memaparkan bahwa Kemenkumham telah meraih pencapaian yang luar biasa. Di bidang Kekayaan Intelektual khususnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah berhasil membangun Loket Virtual (Lokvit).
“LOKVIT (Loket Virtual) berhasil dibangun sampai akhirnya mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan,” sambung Yasonna.
Kendati demikian sejalan dengan Yasonna, Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Seobakti mengatakan bahwa refleksi akhir tahun bukan hanya soal pencapaian dan evaluasi program. Akan tetapi juga memandang bagaimana organisasi dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang dilayaninya.
"Kita ini bekerja untuk pelayanan persis seperti yang disampaikan Pak Menteri yaitu kami bekerja untuk melayani," ujar Lely yang hadir secara virtual dalam acara tersebut.
Ke depan, Kemenkumham berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik berdasarkan nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI). Kemenkumham ingin mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan meningkatkan satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) demi pelayanan yang baik.
Sebagai catatan, DJKI merupakan satu dari satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK. DJKI menargetkan untuk memperoleh status WBBM di 2021.
“Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berkomitmen dan tetap bekerja keras membangun hukum dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) di negeri ini. Pembentukan regulasi, penegakan, pelayanan hukum, dan pemajuan HAM masih belum selesai,” ujar Yasonna dalam acara yang juga disiarkan secara virtual melalui YouTube tersebut.
Pada 2020, Yasonna memaparkan bahwa Kemenkumham telah meraih pencapaian yang luar biasa. Di bidang Kekayaan Intelektual khususnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah berhasil membangun Loket Virtual (Lokvit).
“LOKVIT (Loket Virtual) berhasil dibangun sampai akhirnya mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan,” sambung Yasonna.
Kendati demikian sejalan dengan Yasonna, Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Seobakti mengatakan bahwa refleksi akhir tahun bukan hanya soal pencapaian dan evaluasi program. Akan tetapi juga memandang bagaimana organisasi dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang dilayaninya.
"Kita ini bekerja untuk pelayanan persis seperti yang disampaikan Pak Menteri yaitu kami bekerja untuk melayani," ujar Lely yang hadir secara virtual dalam acara tersebut.
Ke depan, Kemenkumham berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik berdasarkan nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI). Kemenkumham ingin mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan meningkatkan satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) demi pelayanan yang baik.
Sebagai catatan, DJKI merupakan satu dari satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK. DJKI menargetkan untuk memperoleh status WBBM di 2021.
LIPUTAN TERKAIT
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.
Senin, 14 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Rabu, 16 April 2025
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Selasa, 15 April 2025
Bahas Penguatan Layanan Mediasi KI Daerah, Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Kaltim
Selasa, 15 April 2025
