Menkumham: Pembangunan Zona Integritas hasilnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk terus mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada tahun ini Kemenkumham kembali mengusulkan pembangunan Zona Integritas (ZI) 520 Satuan Kerja (Satker) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) selaku Tim Penilai Nasional, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Yasonna meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham agar termotivasi untuk bekerja keras terutama dalam meningkatkan dan menjaga integritas.
"Kuncinya adalah tingkatkan pemahaman pembangunan Zona Integritas mulai dari tingkat Pimpinan sampai ke seluruh anggota unit kerja," tuturnya pada kegiatan apel pagi pegawai di lingkungan Kemenkumham dalam rangka penguatan Aparatur Sipil Negara dan pembangunan ZI 520 Satker menuju WBK/WBBM, Senin (03/08/2020).
Yasonna memerintahkan agar seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Pada kesempatan ini, Yasonna menegaskan bahwa tidak ingin program pembangunan Zona Integritas ini hanya di atas kertas semata namun harus dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
"Program Pembangunan Zona Integritas harus benar-benar berjalan dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Menurut Yasonna, dalam mewujudkan Zona Integritas tentu banyak menghadapi tantangan dan hambatan, tetapi adanya tantangan dan hambatan tersebut jangan menjadi kendala dalam mewujudkan WBK dan WBBM.
"Jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk melakukan yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang kita miliki," tambahnya.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Pada tahun ini Kemenkumham kembali mengusulkan pembangunan Zona Integritas (ZI) 520 Satuan Kerja (Satker) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) selaku Tim Penilai Nasional, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Yasonna meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham agar termotivasi untuk bekerja keras terutama dalam meningkatkan dan menjaga integritas.
"Kuncinya adalah tingkatkan pemahaman pembangunan Zona Integritas mulai dari tingkat Pimpinan sampai ke seluruh anggota unit kerja," tuturnya pada kegiatan apel pagi pegawai di lingkungan Kemenkumham dalam rangka penguatan Aparatur Sipil Negara dan pembangunan ZI 520 Satker menuju WBK/WBBM, Senin (03/08/2020).
Yasonna memerintahkan agar seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Pada kesempatan ini, Yasonna menegaskan bahwa tidak ingin program pembangunan Zona Integritas ini hanya di atas kertas semata namun harus dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
"Program Pembangunan Zona Integritas harus benar-benar berjalan dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Menurut Yasonna, dalam mewujudkan Zona Integritas tentu banyak menghadapi tantangan dan hambatan, tetapi adanya tantangan dan hambatan tersebut jangan menjadi kendala dalam mewujudkan WBK dan WBBM.
"Jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk melakukan yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang kita miliki," tambahnya.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta BaratÂ
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Melalui Direktorat Penindakan Hukum, telah dilaksanakan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan terkait dugaan pelanggaran merek di Jakarta Barat pada Selasa, 26 November 2024.
Selasa, 26 November 2024
DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmen dalam menjamin pelayanan publik prima bagi masyarakat. Upaya ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI), Razilu dalam rapat persiapan evaluasi kinerja dan penutupan tahun indikasi geografis pada Senin, 25 November 2024.
Senin, 25 November 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hadiri Pisah Sambut Kepala BPSDM Hukum
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menghadiri kegiatan pisah sambut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum pada Jumat, 22 November 2024, bertempat di Auditorium BPSDM Hukum.
Jumat, 22 November 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta BaratÂ
Selasa, 26 November 2024
Tenun Ikat Amarasi Kupang Satu Langkah Lebih Dekat Mendapatkan Status Indikasi Geografis
Selasa, 26 November 2024
DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima
Senin, 25 November 2024
