Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melakukan Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda pembahasan mengenai rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu, 12 Juni 2024 di Jakarta.
Pada bidang kekayaan intelektual (KI), Yasonna menyampaikan bahwa realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun Anggaran 2024 per 4 Juni 2024 telah tercapai sebesar Rp365.189.903.273 atau 40,58% dari target sebesar Rp900 miliar.
Selain itu, ia juga menyampaikan mengenai capaian permohonan layanan (KI) hingga 31 Mei, yaitu desain industri sebanyak 2.206, hak cipta sebanyak 44.141, merek sebanyak 46.507, dan paten sebanyak 4.035.
"Setiap tahunnya, jumlah permohonan kekayaan intelektual terus meningkat. Hal ini terjadi, salah satunya karena DJKI aktif melakukan sosialiasi kekayaan intelektual. Misalnya melalui program seperti DJKI Mengajar," ujar Yasonna.
Dalam forum, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat terhadap DJKI, khususnya karena masih cukup banyaknya kasus sengketa merek.
Menanggapi hal tersebut, Yasonna meyakinkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya diterapkan melalui layanan KI yang dapat diakses secara daring. Terlebih, beberapa jenis permohonan KI saat ini dapat selesai dalam waktu kurang dari 10 menit melalui Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) dan Persetujuan Otomatis Pelayanan (POP) Merek (untuk permohonan perpanjangan pelindungan merek, pencatatan lisensi dan petikan resmi).
"Kita sudah menyelenggarakan layanan berbasis teknologi informasi. Jadi, masyarakat dapat mengajukan pendaftaran KI secara online dari mana saja. Kita juga sedang membuat database sistem informasi musik dan lagu untuk mempermudah penerapan aturan royalti," tuturnya.
Selanjutnya, DJKI telah memiliki rencana strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2025, antara lain melanjutkan program Intellectual Property Academy untuk meningkatkan pemahaman KI; penetapan tahun tematik desain industri yang akan berfokus pada promosi dan diseminasi desain industri melalui bimbingan teknis bagi desainer, UMKM, pengrajin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain itu, akan dilakukan Patent Examiners Go To Industries untuk mendukung komersialisasi paten milik industri dalam negeri.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025