Menkumham: Kakanwil Kemenkumham adalah Perpanjangan Tangan Menteri di Daerah

Jakarta -  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly memberikan tanda pangkat kepada Pimpinan Tinggi Madya secara simbolis kepada Direktur Jenderal Peraturan & Perundang-undangan (Dirjen PP) dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Selain itu Menkumham Juga melantik 11 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham dan menyerahkan SK CPNS Tahun 2019 secara simbolis kepada Perwakilan CPNS 2019 Unit Utama dan Kantor Wilayah di Selasar Gedung Direktorat Jenderal AHU, Selasa (29/12/20). 

Dalam sambutannya, Menkumham berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk memiliki integritas tinggi dan mengamalkan nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) agar mampu mendorong kinerja Kemenkumham. 

“Saya kembali mengingatkan kepada Kakanwil, Saudara adalah perpanjangan tangan menteri di daerah, lakukan pekerjaan saudara dengan baik. Saya juga menghimbau kepada CPNS Tahun 2019 untuk mengabdi kepada NKRI dan menjadi pemersatu bangsa,” ujar Yasonna.  

Dalam kesempatan ini Menkumham juga memperkenalkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej yang akan membantu Menkumham dalam menangani segala persoalan yang menjadi bidang Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya perlu tegaskan bahwa tidak akan pernah ada matahari kembar di Kementerian, saya dan Bapak Ibu Pejabat Eselon I, kita semua di bawah komando Pak Menteri untuk sama-sama membangun Kemenkumham,” ungkap Edward. 

Dengan demikian Menkumham mengatakan bahwa di tahun baru yang akan datang, Kemenkumham RI memiliki semangat dan harapan baru untuk menjadi lebih baik. 


TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selasa, 15 April 2025

Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.

Senin, 14 April 2025

Selengkapnya