Labuan Bajo, Kota Turis yang Simpan Banyak Potensi Kekayaan Intelektual

Labuan Bajo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bukan cuma surga kecil untuk para pelancong. Wilayah ini juga kaya akan kekayaan intelektual baik individu maupun komunal yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional.


Hal ini disadari oleh pemerintah daerah Manggarai Barat sehingga terdapat Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan KI. Perda ini merupakan wujud dukungan pemerintah daerah dalam upaya pelindungan KI di daerah. 


Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) NTT, Marciana Dominika Jone, NTT banyak memiliki kerajinan tenun ikat dan juga ekspresi budaya tradisional (EBT).




“Kenapa KI perlu dilindungi? Khususnya komunal, karena ini adalah warisan dari leluhur kita kalau tidak dijaga maka orang lain bisa klaim,” tutur Merciana pada 8 Juni 2022 di The Jayakarta Suites Komodo Flores, NTT. 

Menurutnya, produk KI khususnya kekayaan intelektual komunal (KIK) ini juga sebagai warisan untuk kaum muda di masa mendatang agar mereka tahu dari mana mereka berasal. Adanya peraturan daerah tentang pelindungan KI, bukan hanya sekedar perda saja. 

“Bagaimana proses pengawasannya, penjaminan kualitas mutunya, proses pemasarannya dari produk KI yang dihasilkan itu merupakan hal penting yang perlu intervensi dari pemerintah,” ujar Merci. 




Hadirnya peraturan tersebut diapresiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  Direktur Teknologi Informasi KI Dede Mia Yusanti menyatakan Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang sangat memahami potensi - potensi kekayaan intelektualnya. 


“Banyaknya potensi ini, wajib untuk dilindungi kekayaan intelektualnya. Hal ini agar produk KI yang ada tidak dimutasi oleh orang orang lain,” ujar Direktur Teknologi Informasi KI Dede Mia Yusanti.



Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus S. Sodo juga menyampaikan pentingnya pelindungan KI maka diterbitkan perda yang merupakan buah kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT ini. 

“Kami sangat terbantu, teman - teman di Kemenkumham sudah banyak membantu kami dalam hal pelindungan KI. Ini juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan komunitas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat,” kata  Fransiskus. (ver/kad)


LIPUTAN TERKAIT

Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia

Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Kebudayaan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Utama Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Jumat, 14 Maret 2025.

Jumat, 14 Maret 2025

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

Selengkapnya