Komisi Banding Paten Putuskan Menolak Permohonan Paten Yamaha Motor serta Menerima Paten Qualcomm
Jakarta - Komisi Banding Paten Republik Indonesia menolak permohonan banding milik Yamaha Motor Co., Ltd. dalam sidang terbuka yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube DJKI Kemenkumham pada Kamis, 17 Februari 2022.
Majelis Banding Paten memutuskan menolak permohonan banding pemohon nomor registrasi 17/KBP/I/2020 atas penolakan permohonan paten nomor P00201704743 tentang “Kendaraan Jenis Tunggang”.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Syafruddin, dengan anggota Aribudhi Nugroho Suyono, Warjito, Aziz Saeffulloh, dan Ragil Yoga Edi.
Ketua Majelis menyampaikan bahwa penolakan atas klaim 1 (satu) sampai klaim 15 didasari atas tidak adanya unsur langkah inventif. Yang dimaksud langkah inventif adalah mempunyai kebaruan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya.
Selain itu, dari hasil pemeriksaan, Komisi Banding Paten juga menemukan adanya klaim paten yang diajukan tidak memiliki keterkaitan permasalahan dan solusi teknisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kedua kelompok klaim tersebut tidak memenuhi persyaratan satu kesatuan invensi.
“Mengingat, setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi harus merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan,” ungkap Syafruddin.
Sementara, pada sidang terbuka ini, dibacakan pula putusan banding paten oleh Majelis Banding Paten yang menyatakan menerima permohonan banding milik Qualcomm.
Majelis pada sidang itu menerima klaim 1 sampai dengan klaim 12 permohonan banding nomor registrasi 75/KBP/IV/2019 terhadap penolakan permohonan paten nomor P00201605642 dengan judul invensi “Memproses Konten Multi Periode Yang Berkesinambungan”.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Faisal Syamsuddin, dengan anggota Hotman Togatorop, Muhamad Sahlan, Budi Suratno, dan Adi Supanto.
Ketua Majelis Faisal Syamsuddin menyatakan bahwa klaim pada permohonan paten pemohon banding 1 (satu) sampai 12 memiliki kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan di industri.
Komisi Banding Paten pun memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencabut surat pemberitahuan penolakan permohonan paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 dan membuka ruang komunikasi kembali dengan menghadirkan pemohon banding.
“Hasil putusan Majelis Banding Paten ini meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat menerbitkan sertifikat paten, dicatat, dan diumumkan melalui media elektronik dan non-elektronik,” ujar Faisal Syamsuddin.
Majelis Banding Paten memutuskan menolak permohonan banding pemohon nomor registrasi 17/KBP/I/2020 atas penolakan permohonan paten nomor P00201704743 tentang “Kendaraan Jenis Tunggang”.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Syafruddin, dengan anggota Aribudhi Nugroho Suyono, Warjito, Aziz Saeffulloh, dan Ragil Yoga Edi.
Ketua Majelis menyampaikan bahwa penolakan atas klaim 1 (satu) sampai klaim 15 didasari atas tidak adanya unsur langkah inventif. Yang dimaksud langkah inventif adalah mempunyai kebaruan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya.
Selain itu, dari hasil pemeriksaan, Komisi Banding Paten juga menemukan adanya klaim paten yang diajukan tidak memiliki keterkaitan permasalahan dan solusi teknisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kedua kelompok klaim tersebut tidak memenuhi persyaratan satu kesatuan invensi.
“Mengingat, setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi harus merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan,” ungkap Syafruddin.
Sementara, pada sidang terbuka ini, dibacakan pula putusan banding paten oleh Majelis Banding Paten yang menyatakan menerima permohonan banding milik Qualcomm.
Majelis pada sidang itu menerima klaim 1 sampai dengan klaim 12 permohonan banding nomor registrasi 75/KBP/IV/2019 terhadap penolakan permohonan paten nomor P00201605642 dengan judul invensi “Memproses Konten Multi Periode Yang Berkesinambungan”.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Faisal Syamsuddin, dengan anggota Hotman Togatorop, Muhamad Sahlan, Budi Suratno, dan Adi Supanto.
Ketua Majelis Faisal Syamsuddin menyatakan bahwa klaim pada permohonan paten pemohon banding 1 (satu) sampai 12 memiliki kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan di industri.
Komisi Banding Paten pun memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencabut surat pemberitahuan penolakan permohonan paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 dan membuka ruang komunikasi kembali dengan menghadirkan pemohon banding.
“Hasil putusan Majelis Banding Paten ini meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat menerbitkan sertifikat paten, dicatat, dan diumumkan melalui media elektronik dan non-elektronik,” ujar Faisal Syamsuddin.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta Barat
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Melalui Direktorat Penindakan Hukum, telah dilaksanakan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan terkait dugaan pelanggaran merek di Jakarta Barat pada Selasa, 26 November 2024.
Selasa, 26 November 2024
DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmen dalam menjamin pelayanan publik prima bagi masyarakat. Upaya ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI), Razilu dalam rapat persiapan evaluasi kinerja dan penutupan tahun indikasi geografis pada Senin, 25 November 2024.
Senin, 25 November 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hadiri Pisah Sambut Kepala BPSDM Hukum
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menghadiri kegiatan pisah sambut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum pada Jumat, 22 November 2024, bertempat di Auditorium BPSDM Hukum.
Jumat, 22 November 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Lakukan Penindakan atas Dugaan Pelanggaran Merek di Jakarta Barat
Selasa, 26 November 2024
Tenun Ikat Amarasi Kupang Satu Langkah Lebih Dekat Mendapatkan Status Indikasi Geografis
Selasa, 26 November 2024
DJKI Tegaskan Komitmen Berikan Pelayanan Publik Prima
Senin, 25 November 2024
