Komisi Banding Paten Lakukan Evaluasi Kinerja Semester I TA 2021
Jakarta - Komisi Banding Paten menyampaikan evaluasi kinerja timnya pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Semester I Tahun Anggaran 2021 secara virtual pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Sebagai komisi independen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait paten, Komisi ini mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding.
Dalam kurun waktu satu semester tahun ini, Komisi Banding Paten telah menyelesaikan delapan (8) putusan permohonan banding paten.
“Kita diamanatkan untuk menyelesaikan 25 putusan sepanjang tahun 2021, dan di bulan Januari terealisasi 2 putusan serta di bulan Februari 6 putusan,” kata Wakil Ketua Komisi Banding Paten Periode 2021-2024, Ragil Yoga Edi dalam paparannya.
Menurut Ragil, belum tercapainya minimal 50 persen jumlah putusan banding paten dari target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena Komisi Banding Paten Periode 2021-2024 baru dilantik pada tanggal 19 Mei 2021, dapat dikatakan bahwa kegiatan proses banding paten baru berjalan efektif di bulan Juni 2021.
Ia juga menyebutkan hambatan yang dialami timnya yaitu adanya gugatan terhadap putusan Komisi Banding Paten di Pengadilan Niaga.
“Sehingga cukup menyita waktu untuk mempersiapkan segala dokumen dan kehadiran dalam proses beracara,” tutur Ragil.
Selain itu, Komisi Banding Paten mendapati beberapa kendala diantaranya: Pertama, proses permohonan dan penyelesaian banding belum terakomodasi dalam sistem IPROLINE. Kedua, situasi pandemi sehingga sidang banding paten hanya bisa dilakukan secara virtual, dengan segala keterbatasannya.
Ketiga, belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis) Komisi Banding Paten sehingga sering terjadi perdebatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Keempat, kurangnya fasilitas sarana kerja untuk Majelis dan Sekretariat Banding Paten. Serta, adanya keterbatasan SDM Sekretariat Banding Paten yang membantu Pelaksanaan Sidang Majelis.
Kendala-kendala seperti disebutkan diatas, menandakan bahwa Komisi Banding Paten yang memiliki kedudukan yang cukup penting di bidang hukum paten belum terperhatikan dengan baik.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris turut menyayangkan kondisi yang dialami oleh Komisi Banding Paten ini. Karenanya, ia beserta jajarannya di DJKI akan berusaha membantu memperbaiki kondisi tersebut mulai dari infrastruktur, aturan Juknisnya, hingga remunerasinya.
“Banyak yang tidak memahami betapa pentingnya lembaga ini. Pertama adalah bagaimana struktur organisasinya, kedua bagaimana remunerasinya, dan ketiga bagaimana mereka menjalankan tugas yaitu sidang Komisi Banding Paten,” ucap Freddy.
Mengingat begitu pentingnya Komisi Banding Paten, maka harus diperhatikan segala keperluan yang dapat menunjang lembaga ini.
“Saya berharap komisi banding paten ini bahwa dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemeriksaan paten dan yang duduk disana adalah orang-orang yang sangat terhormat. Maka remunerasinya harus betul-betul mumpuni, kalau tidak akan susah untuk menjadi profesional,” ujar Freddy berharap.
Sebagai komisi independen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait paten, Komisi ini mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding.
Dalam kurun waktu satu semester tahun ini, Komisi Banding Paten telah menyelesaikan delapan (8) putusan permohonan banding paten.
“Kita diamanatkan untuk menyelesaikan 25 putusan sepanjang tahun 2021, dan di bulan Januari terealisasi 2 putusan serta di bulan Februari 6 putusan,” kata Wakil Ketua Komisi Banding Paten Periode 2021-2024, Ragil Yoga Edi dalam paparannya.
Menurut Ragil, belum tercapainya minimal 50 persen jumlah putusan banding paten dari target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena Komisi Banding Paten Periode 2021-2024 baru dilantik pada tanggal 19 Mei 2021, dapat dikatakan bahwa kegiatan proses banding paten baru berjalan efektif di bulan Juni 2021.
Ia juga menyebutkan hambatan yang dialami timnya yaitu adanya gugatan terhadap putusan Komisi Banding Paten di Pengadilan Niaga.
“Sehingga cukup menyita waktu untuk mempersiapkan segala dokumen dan kehadiran dalam proses beracara,” tutur Ragil.
Selain itu, Komisi Banding Paten mendapati beberapa kendala diantaranya: Pertama, proses permohonan dan penyelesaian banding belum terakomodasi dalam sistem IPROLINE. Kedua, situasi pandemi sehingga sidang banding paten hanya bisa dilakukan secara virtual, dengan segala keterbatasannya.
Ketiga, belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis) Komisi Banding Paten sehingga sering terjadi perdebatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Keempat, kurangnya fasilitas sarana kerja untuk Majelis dan Sekretariat Banding Paten. Serta, adanya keterbatasan SDM Sekretariat Banding Paten yang membantu Pelaksanaan Sidang Majelis.
Kendala-kendala seperti disebutkan diatas, menandakan bahwa Komisi Banding Paten yang memiliki kedudukan yang cukup penting di bidang hukum paten belum terperhatikan dengan baik.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris turut menyayangkan kondisi yang dialami oleh Komisi Banding Paten ini. Karenanya, ia beserta jajarannya di DJKI akan berusaha membantu memperbaiki kondisi tersebut mulai dari infrastruktur, aturan Juknisnya, hingga remunerasinya.
“Banyak yang tidak memahami betapa pentingnya lembaga ini. Pertama adalah bagaimana struktur organisasinya, kedua bagaimana remunerasinya, dan ketiga bagaimana mereka menjalankan tugas yaitu sidang Komisi Banding Paten,” ucap Freddy.
Mengingat begitu pentingnya Komisi Banding Paten, maka harus diperhatikan segala keperluan yang dapat menunjang lembaga ini.
“Saya berharap komisi banding paten ini bahwa dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemeriksaan paten dan yang duduk disana adalah orang-orang yang sangat terhormat. Maka remunerasinya harus betul-betul mumpuni, kalau tidak akan susah untuk menjadi profesional,” ujar Freddy berharap.
LIPUTAN TERKAIT
Sidang Terbuka Komisi Banding Paten RI: Penolakan Dua Permohonan Paten
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka dengan pemohon banding paten dari PT. Global Niaga Internusa dan Shanghai Asclepius Meditec Co., Ltd. di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kamis, 18 Juli 2024
DJKI Ikut Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Semester I
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ikut serta dalam Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2024. Kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 15 – 18 Juli 2024 bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta.
Senin, 15 Juli 2024
Tumbuhkan Pemahaman KI di Perguruan Tinggi, DJKI Beri Edukasi Drafting Paten Seri Kedua
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan Edukasi Paten Drafting Seri Kedua sebagai langkah strategis untuk meningkatkan jumlah permohonan paten di perguruan tinggi Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 15 hingga 19 Juli 2024 di Gedung DJKI Lt. 8 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para inventor tentang pentingnya pelindungan paten.
Senin, 15 Juli 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Sidang Terbuka Komisi Banding Paten RI: Penolakan Dua Permohonan Paten
Kamis, 18 Juli 2024
Asistensi Permohonan Paten Melalui Patent One Stop Service di Universitas Mulawarman
Rabu, 17 Juli 2024
Keunikan Produk Perkebunan dan Pertanian Indonesia Dipamerkan di Sidang Majelis Umum ke-65 WIPO
Selasa, 16 Juli 2024
