Komisi Banding Paten Kemenkumham Tolak 3 Permohonan Banding Penolakan Permohonan Paten

Jakarta - Komisi Banding Paten Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar sidang pembacaan putusan permohonan banding paten secara virtual melalui live streaming di kanal Youtube Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kamis, (9/9/2021).

Pada sidang pertama, Majelis Banding Paten memutuskan menolak permohonan banding pemohon nomor registrasi 68/KBP/IV/2019 atas permohonan banding penolakan permohonan paten nomor W00201203633 yang berjudul “Katup Pengaktivasi dan Pembagi Cairan dengan Outlet Vertikal dan Pompa Manual”.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL. dengan anggota Aziz Saeffuloh, S.T.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; Adi Supanto, S.H., M.H.; dan Prof. Ir. Warjito M.Sc., Ph.D.

“Jadi setelah kita menerima permohonan bandingnya, kemudian kita periksa secara administratif, kemudian dilakukan pemeriksaan substantif dari alasan-alasan keberatan yang mereka sampaikan, kita putuskan permohonan banding ini kita tolak untuk seluruh klaimnya, 1 sampai 6,” kata Aribudhi.

Menurutnya, alasan ditolaknya permohonan banding paten ini karena permohonan tersebut tidak mengandung langkah inventif. Di mana yang dimaksud langkah inventif adalah mempunyai kelebihan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya.

“Ya alasan utamanya ditolak adalah tidak mengandung langkah inventif,” ucap Aribudhi.

Selain itu, pada gelaran sidang kedua, pembacaan putusan permohonan banding paten dibacakan oleh Ketua Majelis Aziz Saeffulloh, S.T. dengan anggota Ir. Ikhsan, M.Si.; Prof. DR. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; Ragil Yoga Edi, S.H., LLM.; dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Memutuskan menolak klaim 1 sampai dengan klaim 16 permohonan banding pemohon nomor registrasi 70/KBP/IV/2019 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201401353 dengan judul Invensi “Mekanisme Penggantian Kaleng Sliver yang Diperbarui”.

“Setelah kita melakukaan pemeriksaan ternyata dari permohonan paten yang diajukan banding ini terdapat 1 sampai 16 klaim yang dinilai bahwa klaim-klaimnya itu tidak mengandung langkah inventif,” ujar Aziz Saeffulloh.

Namun, menurut Aziz, permohonan paten ini sebetulnya memiliki langkah kebaruan dan dapat diterapkan di industri. Hanya saja klaim yang diajukan pada permohonan patennya tidak memiliki langkah inventif.
“Maka kami tolak, karena syarat diterimanya permohonan paten harus memenuhi 3 unsur, yaitu kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri,” terangnya.

Kemudian, pada sidang ketiga, Majelis Banding Paten kembali menolak banding permohonan paten Nomor P00201408012 yang berjudul “Komposisi Garam Multivalent Nitrite dan Nitrate Termodifikasi dan Penggunaannya Sebagai Zat Penahan Tekanan Formasi dan Fluida Pengeboran di Dalam Pengeboran Minyak Bumi dan Gas Bumi, Geothermal, dan Coal Based Methane”.

Sidang ketiga ini, Majelis Banding Paten diketuai oleh Ir. Erlina Susilawati, dengan anggota Dra. Farida, M.IPL.; Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; dan Mayjen TNI Dr. Markoni, S.H., M.H.

Ketua Majelis Banding Erlina mengatakan bahwa permohonan banding ini dilakukan oleh pemohon karena permohonan patennya ditolak DJKI Kemenkumham.

“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis banding maka memang putusan dari Ditjen KI sudah benar,” ucapnya.

menurutnya, penolakan ini karena klaim paten yang diajukannya tidak jelas.

“Jadi klaim-klaim yang diajukan pemohon paten ini kita nilai tetap tidak jelas, jadi sebenarnya putusannya sama dengan putusan Ditjen KI,” ungkap Erlina.


TAGS

#Paten

LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya