Keunggulan Bahan Lokal, Ciptakan Kelezatan Kuliner Internasional

Jakarta - Indonesia semakin dikenal sebagai surga kuliner dengan beragam kreasi yang kaya rasa, bumbu, dan tradisi. Indonesia juga tampil dalam dunia kuliner dengan inovasi yang segar. Koki-koki muda dan restoran-restoran berkelas dunia menggabungkan bahan-bahan lokal dengan teknik kuliner internasional untuk menciptakan hidangan yang mengesankan. 

Oleh karena itu, pada IP Talks: Kreasi Kuliner dalam rangkaian kegiatan Merek Festival 2023 kali ini, Professional Chef & Cookbook Author, Theo Setyo Widhyarto  melakukan demonstrasi masak untuk menu internasional namun menggunakan bahan baku produk Indikasi Geografis (IG) pada 24 Oktober 2023 di Lapangan Merah, Kementerian Hukum dan HAM. 

“Untuk garam, saya selalu masak menggunakan salah satu produk Indikasi Geografis yaitu garam sea salt atau garam Amed dari Bali,” kata Chef Theo. 

Lebih lanjut, Chef Theo menuturkan alasan ia suka menggunakan produk IG untuk garam ini karena after test dari garam Amed Bali tidak ada rasa pahit sama sekali. Inilah salah satu keunggulan dari produk Indikasi Geografis. 

Tidak hanya Garam Amed dari Bali, Chef Theo juga menggunakan produk IG lainnya yaitu, Lada Putih Muntok dari Bangka Belitung.  Menurutnya, Lada Putih Muntok Ini merupakan salah satu lada paling pas karena pedas dan aromanya yang khas.  Kemudian, Ia juga menggunakan Gula Kelapa dari Kulon Progo. Di mana gula ini memiliki karakteristik yang  gurih karena dibuat dari sari pohon kelapa. 

Menanggapi hal tersebut, Gunawan selaku Subkoordinator Pemeriksaan Indikasi Geografis menyampaikan ciri khas serta keunggulan dari produk IG tersebut didapatkan karena ada jaminan originalitas produk dan standar kualitas. Di mana hal ini merupakan salah satu persyaratan dari suatu produk agar dapat didaftar sebagai produk IG. 

“Saat ini di Indonesia terdapat 135 IG terdaftar. Sebanyak 15 IG yang berasal dari luar negeri dan 120 produk IG asli dari Indonesia. Melihat potensi IG yang ada di Indonesia, saya berharap jumlah ini akan terus bertambah,” ungkap Gunawan. 

“Adapun Permohonan pendaftaran IG dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah setempat,” lanjutnya. 

Sebagai informasi, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Keuntungan jika IG terdaftar di antaranya itu adanya jaminan originalitas produk dan jaminan standar kualitas sesuai dokumen deskripsi, menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi IG, menjamin kualitas produk IG sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen.

Kemudian, keuntungan lainnya dari IG terdaftar adalah membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk, meningkatnya produksi, serta reputasi  suatu kawasan IG akan ikut terangkat. 

Kerugian jika IG tidak terdaftar akibatnya pihak lain (asing/domestic) dapat memanfaatkan secara ekonomi indikasi geografis tidak terdaftar untuk kepentingan individu, dan hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat yang selama ini membuat dan memperdagangkan produk tersebut. (Ver/Eka)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)

Kamis, 27 Maret 2025

DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.

Kamis, 20 Maret 2025

DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta

Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.

Kamis, 20 Maret 2025

Selengkapnya