Kemenkumham Optimis Adanya Peningkatan PNBP di Tahun 2024

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) pada hari ini mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bertempat di gedung DPR RI, Senayan pada Senin, 4 September 2023. 

“Di tahun 2022, Kemenkumham mencatat performa gemilang dalam realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP Kemenkumham mencapai 171,61% dari target yang sudah ditentukan,” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly.

Pada tahun 2023 pun, Kemenkumham telah melebihi target PNBP yang telah ditentukan dan optimis pada tahun depan pun jumlah PNBP Kemenkumham akan terus meningkat, salah satunya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

“Dari jumlah sekitar 60 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, baru sekitar 10% yang mendaftarkan mereknya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya peningkatan PNBP di tahun yang akan datang,” jelas Yasonna.

Seperti yang diketahui, pada tahun 2023 lalu, Kemenkumham RI telah mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun tematik merek melalui Menkumham RI pada Festival Karya Cipta Anak Negeri di Bali tanggal 30 Oktober 2022. 

Pada tahun Merek ini juga, DJKI memiliki salah satu program unggulan berupa gerakan One Village One Brand untuk mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo atas gerakan nasional ‘Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri’ serta mengkampanyekan pesan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI).

“Minggu lalu, melalui program ‘Satu Jam Bersama Menkumham’ juga telah dilaksanakan sosialisasi berkaitan dengan pentingnya pelindungan merek, serta juga dilakukan sosialisasi terkait dengan perseroan perorangan,” ucap Yasonna.

Pada kesempatan yang sama Yasonna juga menyampaikan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022, Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2022, dan Pembahasan RKA-K/L TA 2024 beserta usulan program Kemenkumham RI.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan tersebut juga diikuti secara langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen dan Sekretaris DJKI Sucipto beserta jajaran. (sas/ver)