Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi Bengkulu Sepakat Tingkatkan Nilai Ekonomi Daerah Melalui Indikasi Geografis

Bengkulu - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris bersama Plt. Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendayagunaan Sistem Kekayaan Intelektual yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Yasonna H Laoly mengatakan, produk yang menjadi kekayaan asli atau khas suatu daerah, apabila dilindungi dengan cara mendaftarkan indikasi geografis (IG) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan meningkatkan nilai jual produk tersebut.

"Jika produk itu telah didaftarkan indikasi geografisnya, maka nilai ekonominya pasti bertambah", ujar Yasonna H Laoly saat memberikan sambutannya di Hotel Grage Horizon Bengkulu, Senin (15/10/2018).

Menkumham mencontohkan lada putih Muntok yang berasal dari Bangka Belitung, harga jualnya meningkat dari Rp 30.000, menjadi ratus ribu per Kilo-nya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Plt. Gubernur Provinsi Bengkulu karena telah aktif mendorong pendaftaran IG dan berharap agar potensi Indikasi geografis di Bengkulu terus didata untuk dilindungi.

"Saya kira melalui momentum kerja sama  yang baru saja berlangsung ini, kekayaan alam yang terdapat di seluruh daerah Bengkulu dapat mendaftarkan Indikasi Geografisnya", ujar Yasonna H Laoly.

Senada dengan Menkumham, Plt Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah juga mengajak seluruh Pemerintah Kota/Daerah di Bengkulu untuk mendaftarkan potensi alam serta potensi kearifan lokal dalam bentuk kreatifitas yang khas di daerahnya di daftarkan Indikasi Geografisnya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Tolong ekonomi masyarakat Bengkulu melalui pendaftaran Indikasi Geografis ini, dan perlu kita dilindungi dengan baik", ujar Rohidin Mersyah.

Menurutnya, dengan didaftarkannya indikasi geografis, akan mampu menggerakan perekonomian daerah Bengkulu, dan menjaga produk tersebut dari pengakuan pihak lain.

Dari data yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Ilham Djaya mengatakan kantornya telah membantu mendaftarkan potensi indikasi geografis Provinsi Bengkulu secara online, yaitu kopi Sintaro, serta batik khas Bengkulu yaitu, Kain Besure dan Tenun Bumpak.

Sebagai informasi, Bengkulu juga mendaftarkan potensi IG Kopi Robusta Kepahiang yang diajukan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kabupaten Kepahiang.


LIPUTAN TERKAIT

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.

Rabu, 4 Juni 2025

Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya