Kemenkumham Canangkan Gerakan Disiplin Nasional Dalam Pekan Hari Dharma Karyadhika 2018

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional serta pencanangan pekan Hari Dharma Karyadhika tahun 2018 yang diselenggarakan di lapangan upacara, Rabu (3/10).

Pencanangan Gerakan Disiplin Nasional ini untuk mewujudkan budaya kerja yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa melalui pencanangan ini diharapkan dapat merubah mindset Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham dalam wujudkan kinerja untuk mensukseskan pembangunan nasional.

Hari Dharma Karyadhika (HDKI) tahun ini mengusung tema “Sinergi Kerja – Kami PASTI” dengan Tupai sebagai maskotnya. Tupai menggambarkan hewan yang cerdas, lincah, tangguh dan pantang menyerah.

“Ini dapat kita maknai bahwa kita pun harus mampu menjadi ASN yang dapat bekerja keras dan bekerja sama, serta berjiwa kesatria untuk mengabdi pada bangsa dan negara”, ujar Yasonna H Laoly dalam pidato sambutannya.

Selain mendeklarasikan Gerakan Disiplin Nasional serta launching Maskot HDKD 2018, pada kesempatan ini, dilaksanakan defile kontingen yang terdiri dari 11 unit pusat di Kementerian Hukum dan HAM.

Acara ditutup dengan penggalangan dana untuk musibah bencana alam yang terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI), R. Natanegara dalam laporannya mengatakan kegiatan HDKD ini juga diisi dengan acara bakti sosial, salah satunya, sunatan masal dan santunan anak yatim yang diselenggarakan di Cibulan, Bogor.

“Kita juga selenggarakan Legal expo, sport competition, rewarding night, Kemenkumham peduli, launching data center, dan performance art. Ini sebagai bentuk semangat kerja nyata yang selama ini menjadi slogan jajaran kemenkumham”, ungkapnya.

Kegiatan upacara pembukaan HDKD ini diikuti secara langsung secara serentak oleh kantor wilayah (Kanwil),UPT kemenkumham seluruh Indonesia.


TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya