Kembangkan SDM, TI DJKI Selenggarakan Pelatihan Teknis System Analyst And Design
Jakarta - Dalam rangka mewujudkan kantor Kekayaan Intelektual (KI) terbaik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengembangkan sistem informasi modern dan handal yang dapat mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan sendiri permohonan KI, dengan prinsip anytime anywhere.
Dengan membangun pelayanan publik berbasis online yang mudah, terukur, cepat dan memenuhi harapan masyarakat, DJKI menghadirkan aplikasi Intellectual Property Online (IPROLINE).
Selain mempersiapkan sebuah sistem informasi yang terkini, hal lain yang perlu dipersiapkan adalah peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung kinerja DJKI yang lebih cepat, akurat dan akuntabel.
Oleh sebab itu, Direktorat Teknologi Informasi (TI) KI menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi: System Analyst And Design yang berlangsung dari tanggal 28 s.d. 30 April 2021 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta (28/4/2021).
System Analyst and Design adalah pelatihan bidang TI yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Direktorat TI KI, dengan harapan peserta dapat menganalisa kebutuhan sistem, menentukan dan menyusun model bisnis, struktur data dan sistem yang akan dikembangkan.
Direktur TI KI, Sucipto menghimbau agar pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dengan baik.
“Terdapat filosofi jawa yang dapat diimplementasikan dalam hidup, untuk kegiatan ini tidak bisa berjalan tanpa tata, titi, titis, tatas, dan tutug," kata Sucipto.
Di mana Tata memiliki makna yaitu perencanaan, yang tertata dengan baik. Titi memiliki makna yaitu diteliti dahulu, untuk diteliti perencanaan dari kegiatan ini. Titis adalah tepat sasaran. Tatas dimaksud agar dapat dilaksanakan dengan baik pelatihan ini. Tutug, yaitu setelah dilaksanakan harus diselesaikan dan ditutup, mulai dari laporan akhir hingga penyelesaiannya,” lanjutnya.
Menurut Sucipto, bahwa semua pekerjaan ini tidak ada yang sulit, jika kita punya komitmen untuk menjalankan dan melaksanakannya dengan baik serta menerapkan tata nilai PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.
“Tolong dipahami tata nilai PASTI, pasti yaitu benar-benar profesional, akuntabilitas, dimana yang kita kerjakan agar dapat dipertanggung jawabkan, sinergi yaitu kerukunan yang harus kita jalankan dengan baik, transparansi dalam keterbukaan informasi publik, inovasi artinya diharapkan agar terus selalu berinovasi, memiliki ide, gagasan untuk mewujudkan the best ip office,” terang Sucipto.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh 18 orang pegawai Jabatan Fungsional Tetap (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) serta mendapat pelatihan dari tenaga pengajar khusus bidang teknologi informasi. (ver/amh)
Dengan membangun pelayanan publik berbasis online yang mudah, terukur, cepat dan memenuhi harapan masyarakat, DJKI menghadirkan aplikasi Intellectual Property Online (IPROLINE).
Selain mempersiapkan sebuah sistem informasi yang terkini, hal lain yang perlu dipersiapkan adalah peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung kinerja DJKI yang lebih cepat, akurat dan akuntabel.
Oleh sebab itu, Direktorat Teknologi Informasi (TI) KI menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi: System Analyst And Design yang berlangsung dari tanggal 28 s.d. 30 April 2021 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta (28/4/2021).
System Analyst and Design adalah pelatihan bidang TI yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Direktorat TI KI, dengan harapan peserta dapat menganalisa kebutuhan sistem, menentukan dan menyusun model bisnis, struktur data dan sistem yang akan dikembangkan.
Direktur TI KI, Sucipto menghimbau agar pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dengan baik.
“Terdapat filosofi jawa yang dapat diimplementasikan dalam hidup, untuk kegiatan ini tidak bisa berjalan tanpa tata, titi, titis, tatas, dan tutug," kata Sucipto.
Di mana Tata memiliki makna yaitu perencanaan, yang tertata dengan baik. Titi memiliki makna yaitu diteliti dahulu, untuk diteliti perencanaan dari kegiatan ini. Titis adalah tepat sasaran. Tatas dimaksud agar dapat dilaksanakan dengan baik pelatihan ini. Tutug, yaitu setelah dilaksanakan harus diselesaikan dan ditutup, mulai dari laporan akhir hingga penyelesaiannya,” lanjutnya.
Menurut Sucipto, bahwa semua pekerjaan ini tidak ada yang sulit, jika kita punya komitmen untuk menjalankan dan melaksanakannya dengan baik serta menerapkan tata nilai PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.
“Tolong dipahami tata nilai PASTI, pasti yaitu benar-benar profesional, akuntabilitas, dimana yang kita kerjakan agar dapat dipertanggung jawabkan, sinergi yaitu kerukunan yang harus kita jalankan dengan baik, transparansi dalam keterbukaan informasi publik, inovasi artinya diharapkan agar terus selalu berinovasi, memiliki ide, gagasan untuk mewujudkan the best ip office,” terang Sucipto.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh 18 orang pegawai Jabatan Fungsional Tetap (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) serta mendapat pelatihan dari tenaga pengajar khusus bidang teknologi informasi. (ver/amh)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
