Kekayaan Intelektual adalah Faktor Kunci dalam Ekspansi Perdagangan Global

Bandung - Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Sri Lastami menuturkan pentingnya mempersiapkan para pelaku bisnis dalam negeri agar terus memaksimalkan kreatifitas dan mengekplorasi nilai ekonomi kekayaan intelektual (KI) sebagai salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian sebuah negara pada era globalisasi.

 

Dalam sambutannya pada kegiatan Forum Discussion Group (FGD) tentang Pemanfaatan Perjanjian Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Bidang KI Untuk Pelaku Bisnis Dalam Pasar Global di Hotel Mercure Bandung City Centre pada 27 Oktober 2022, Sri Lastami mengambil contoh kepopuleran Tokyo Banana, sebuah merek produk makanan dari Jepang.

 

“Kalau diperhatikan, Tokyo Banana itu semacam produk kue bolu yang dibentuk seperti pisang. Namun, dengan kemampuan branding yang baik, nilai jual Tokyo Banana bisa mencapai seribu sampai seribu dua ratus Yen.” ujar Lastami.

 

Lastami melanjutkan bahwa bangsa Indonesia harus beralih dari ketergantungan pada sektor raw material ke sektor kekayaan intelektual. Dengan sentuhan kreatifitas, kayu gelondongan yang harganya sepuluh juta per meter, dapat meningkat berkali-kali lipat nilai jualnya jika diolah menjadi mebel.

 

“Kekayaan Intelektual adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perdagangan internasional. karena KI menjadi faktor kunci dalam ekspansi perdagangan di mana daya saing sebagian besar didorong oleh inovasi.” jelas Lastami.

 

Lastami menekankan bahwa diperlukan siasat yang tepat untuk bisa bersaing dengan negara lain dalam industri pasar global. Sebagai bentuk dukungan agar mampu bersaing di pasar global, DJKI telah melakukan terobosan berupa peluncuran IP Market Place sebagai wadah untuk memasarkan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.

 

Sebagai informasi, kekayaan intelektual mempunyai keterkaitan dengan perdagangan internasional, hal ini tertera dalam Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang merupakan perjanjian internasional di bidang KI terkait perdagangan. TRIPS Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO agreement yang ditandatangani oleh seluruh anggota WTO.

 

Keikutsertaan pada WTO-TRIPS telah memberi konsekuensi kepada anggotanya termasuk Indonesia untuk mengharmonisasi Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai kebutuhan yang semakin mendesak.

 

“Dalam TRIPS telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang merupakan batasan minimum pelindungan kekayaan intelektual yang harus diberikan oleh semua anggota WTO yang diterapkan di perdagangan. Sebagai contoh, undang-undang paten pertama itu masa pelindungannya empat belas tahun, yang kemudian kita sesuaikan menjadi dua puluh tahun.” jelas Lastami.

 

Mengakhiri sambutannya, Lastami berharap melalui perjanjian FTA/CEPA, tidak saja akan memberikan peluang untuk para inventor, pelaku usaha untuk dapat masuk dalam pasar global tetapi juga memberikan peluang pula untuk pengembangan sistem kekayaan intelektual dan pemanfaatan ekonominya secara komprehensif.(daw/iwm)



LIPUTAN TERKAIT

Webinar DJKI-MyIPO Bekali UMKM Pemahaman Mendalam Prosedur Pendaftaran Merek

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) menggelar Webinar Technology and Innovation Support Center (TISC) secara daring pada 24 Juni 2025. Mengusung tema 'Trademark Application and Examination Procedure', webinar ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang sistem dan prosedur pendaftaran merek bagi anggota TISC serta pelaku UMKM di Indonesia dan Malaysia.

Selasa, 24 Juni 2025

DJKI dan Kanwil Jatim Gelar Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jawa Timur melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari upaya DJKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang KI.

Selasa, 24 Juni 2025

Langkah-Langkah Mendapatkan Hak Eksklusif Merek

Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya merek merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik produk. Pelindungan ini juga membuka jalan menuju kesuksesan melalui inovasi yang timbul melalui ide serta dapat diaplikasikan dalam sebuah produk. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Permohonan, Klasifikasi, Administrasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Erick Christian Fabrian Siagian.

Senin, 23 Juni 2025

Selengkapnya