Kasus Pelanggaran Warga Indonesia di Atlanta Selanjutnya Dilimpahkan Ke Pemerintah Indonesia
Jakarta - Menindak lanjuti kesepakatan untuk melanjutkan investigasi terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diduga dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menggelar rapat gelar perkara pemalsuan sparepart otomotif melalui Zoom meeting pada Rabu, 6 April 2022.
Perkara telah terjadi sejak 11 tahun lalu di Atlanta, Amerika Serikat. Sejak 2012 dilaksanakan investigasi oleh Federal Bureau Of Investigation (FBI) Atlanta yang mengindikasikan terjadinya pemalsuan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Selanjutnya FBI berkoordinasi dengan Bareskrim Polri pada tahun 2018. Namun karena Pandemi Covid-19, investigasi ini sempat terhenti. Saat ini tersangka masih dicari keberadaannya.
“Setelah disepakati untuk melanjutkan kasus pelanggaran oleh warga negara Indonesia di Amerika, selanjutnya pendapat pakar hukum dan ketentuan hukum digunakan untuk melanjutkan proses penyelidikan,” tutur Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
Pakar hukum yang dihadirkan dalam rapat ini ialah Sigid Suseno selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Eva Achjani Zulfa selaku Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia.
Dalam perspektif hukum, Amerika mempunyai yurisdiksi (kewenangan) untuk mengadili kasus ini, demikian juga Indonesia memiliki yurisdiksi. “Saya memahami bahwa pelaku tidak saja melakukan perbuatan pemalsuan namun juga telah menggunakan sarana teknologi informasi yang telah menembus batas-batas negara,” ujar Sigid.
Sejalan dengan pandangan Sigid, Eva Achjani Zulfa mengatakan perlindungan kepada masyarakat bahwa ada kewajiban hukum di antara kedua negara untuk melanjutkan proses penegakan hukum dalam kasus ini.
Pada prinsipnya Aparat Penegak Hukum di Indonesia bersedia melakukan penegakan keadilan. Indonesia siap menegakkan keadilan terhadap warganya yang melanggar hukum.
“Pemalsuan sparepart otomotif di Amerika dan perolehan paspor baru yang menjadi fokus permasalahan,” tutur Briton Goad selaku Acting Legal Attache FBI.
Briton mengatakan, selama ini antara Amerika dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Menurut KBBI, ekstradisi ialah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.
Tidak adanya perjanjian ekstradisi, hampir tidak adanya praktik ekstradisi di banyak kasus di negara lain, dan kemungkinan pelaku berada di Indonesia, menghasilkan rekomendasi agar kasus ini ditangani di Indonesia. Pemerintah Indonesia siap untuk dilimpahkan perkara ini. Pemerintah Indonesia meminta statement dari FBI Atlanta terkait pelimpahan perkara ini.
Selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI, Direktorat Tindak Pidana Siber, dan Direktorat Tindak Pidana (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), dan seluruh pihak terkait akan semakin intens melakukan penyelidikan maupun penyidikan perkara ini. Hal ini merupakan wujud nyata pemerintah melindungi kekayaan intelektual juga keselamatan warga negara.“
Investigasi selanjutnya akan dilakukan oleh 3 lembaga. Tindak pidana e-commerce akan ditangani oleh Siber Bareskrim Polri, tindak pidana kekayaan intelektual akan ditangani oleh PPNS DJKI, dan tindak pidana pemalsuan dokumen akan dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim Polri,” pungkas Anom. (DES/AMH)
Perkara telah terjadi sejak 11 tahun lalu di Atlanta, Amerika Serikat. Sejak 2012 dilaksanakan investigasi oleh Federal Bureau Of Investigation (FBI) Atlanta yang mengindikasikan terjadinya pemalsuan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Selanjutnya FBI berkoordinasi dengan Bareskrim Polri pada tahun 2018. Namun karena Pandemi Covid-19, investigasi ini sempat terhenti. Saat ini tersangka masih dicari keberadaannya.
“Setelah disepakati untuk melanjutkan kasus pelanggaran oleh warga negara Indonesia di Amerika, selanjutnya pendapat pakar hukum dan ketentuan hukum digunakan untuk melanjutkan proses penyelidikan,” tutur Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
Pakar hukum yang dihadirkan dalam rapat ini ialah Sigid Suseno selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Eva Achjani Zulfa selaku Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia.
Dalam perspektif hukum, Amerika mempunyai yurisdiksi (kewenangan) untuk mengadili kasus ini, demikian juga Indonesia memiliki yurisdiksi. “Saya memahami bahwa pelaku tidak saja melakukan perbuatan pemalsuan namun juga telah menggunakan sarana teknologi informasi yang telah menembus batas-batas negara,” ujar Sigid.
Sejalan dengan pandangan Sigid, Eva Achjani Zulfa mengatakan perlindungan kepada masyarakat bahwa ada kewajiban hukum di antara kedua negara untuk melanjutkan proses penegakan hukum dalam kasus ini.
Pada prinsipnya Aparat Penegak Hukum di Indonesia bersedia melakukan penegakan keadilan. Indonesia siap menegakkan keadilan terhadap warganya yang melanggar hukum.
“Pemalsuan sparepart otomotif di Amerika dan perolehan paspor baru yang menjadi fokus permasalahan,” tutur Briton Goad selaku Acting Legal Attache FBI.
Briton mengatakan, selama ini antara Amerika dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Menurut KBBI, ekstradisi ialah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.
Tidak adanya perjanjian ekstradisi, hampir tidak adanya praktik ekstradisi di banyak kasus di negara lain, dan kemungkinan pelaku berada di Indonesia, menghasilkan rekomendasi agar kasus ini ditangani di Indonesia. Pemerintah Indonesia siap untuk dilimpahkan perkara ini. Pemerintah Indonesia meminta statement dari FBI Atlanta terkait pelimpahan perkara ini.
Selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI, Direktorat Tindak Pidana Siber, dan Direktorat Tindak Pidana (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), dan seluruh pihak terkait akan semakin intens melakukan penyelidikan maupun penyidikan perkara ini. Hal ini merupakan wujud nyata pemerintah melindungi kekayaan intelektual juga keselamatan warga negara.“
Investigasi selanjutnya akan dilakukan oleh 3 lembaga. Tindak pidana e-commerce akan ditangani oleh Siber Bareskrim Polri, tindak pidana kekayaan intelektual akan ditangani oleh PPNS DJKI, dan tindak pidana pemalsuan dokumen akan dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim Polri,” pungkas Anom. (DES/AMH)
TAGS
#PenyidikanLIPUTAN TERKAIT
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Kamis, 5 Juni 2025
DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua
Rabu, 4 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Rabu, 4 Juni 2025
