Kabupaten Banggai - Indikasi Geografis (IG) merupakan sebuah unsur yang penting dalam membangun identitas sebuah daerah. Secara letak Geografis Kabupaten Banggai memiliki potensi Indikasi Geografis (IG) yang sangat besar baik di bidang pertanian maupun perkebunan. Kabupaten Banggai telah melakukan 4 pendaftaran potensi IG yaitu Salak Simpang Raya, Kelapa Babasal, Durian Asaan, dan Durian Nambo.
Dalam upaya mempercepat penerbitan produk daerah sebagai IG, Badan Riset Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengadakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Indikasi Geografis pada tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2024 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
Kepala BRIDA, Andi Nur Syamsy Amir, dalam sambutannya menekankan komitmen Pemerintah Daerah untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI) di daerah dengan memfasilitasi pendaftaran KI secara gratis dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Banggai tahun 2024.
“Sampai saat ini, jumlah KI yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui BRIDA adalah 68 Hak Cipta, 22 Permohonan Merek, dan 4 Indikasi Geografis,” ungkap Andi.
Andi juga menambahkan bahwa pelindungan IG penting untuk dilakukan karena dapat membawa manfaat yang sangat besar baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat petani produk IG di Kabupaten Banggai.
“Pelindungan ini merupakan hal yang baik untuk dilakukan, selain untuk meningkatkan nilai ekonominya, juga untuk melindungi produk dari persaingan yang tidak sehat. Harapannya, ini dapat meningkatkan daya saing produk daerah di kancah nasional maupun internasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang IG, mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, serta mempercepat penerbitan produk daerah sebagai IG, khususnya untuk Salak Simpang Raya, Kelapa Babasal, Durian Asaan, dan Durian Nambo.
Pada kesempatan yang sama, Gunawan Analis Kebijakan Muda sekaligus Sekretaris Pra Indikasi Geografis mengatakan bahwa sebelum mengajukan pendaftaran IG, masyarakat perlu memahami proses penyusunan dokumen agar dapat membedakan produk IG dari produk KI lainnya serta bisa mencantumkan informasi-informasi penting pada dokumen tersebut.
Oleh karena itu, Gunawan berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk menggali informasi dan berdiskusi lebih lanjut mengenai IG yang diajukan.
“Semoga kami bisa membantu dan berdiskusi panjang, serta menggali informasi terkait permohonan IG yang diajukan ke DJKI, karena ini adalah prinsip yang perlu dipahami dan sesuai prosedur,” ucap Gunawan.
Ia menambahkan, pengetahuan yang baik tentang IG tidak hanya akan memperkuat identitas produk lokal, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan produk daerah. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses manfaat ekonomi dari produk-produk yang diakui sebagai IG.
“Dengan pemahaman yang baik tentang IG dan proses penyusunan dokumennya hingga terdaftar, harapannya dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Banggai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi produk lokal yang bisa dikembangkan melalui pendaftaran IG,” pungkasnya.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025