Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan situasi ekonomi dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ketidakpastian ekonomi, kelangkaan pangan dan energi tengah melanda dunia.
“Negara-negara maju pun berada pada posisi sulit. Pandemi sudah mereda mungkin sebentar lagi akan kita nyatakan berakhir. Tapi dampak pasca pandemi belum normal justru makin buruk karena adanya perang Ukraina-Rusia,” buka Jokowi dalam pembukaan acara Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas pada Senin, 3 Oktober 2022 di SMESCO Indonesia, Jakarta
Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh pihak baik pemerintah, swasta, dan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bekerja sama dalam menaikkelaskan para petani dan pengusaha Indonesia.
“Bisnis di Indonesia yang besar, kecil dan menegah harus bisa kompak untuk bergandengan tangan agar bisa jadi kekuatan besar. Seperti saat kita melalui pandemi kemarin, baik pemerintah pusat daerah dan swasta kompak,” lanjutnya.
Demi mempererat sinergi antar kementerian lembaga, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) mengadakan kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Meningkatkan Program Kemitraan antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah atau Besar.
Kementerian yang terlibat dalam kemitraan ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkoperekonomian), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kerja sama Kadin Indonesia dengan Kemenkumham sendiri meliputi faslitasi dalam pengembangan UMKM.
“Nota kesepahaman ini mengatur bagaimana kami di Kemenkumham dapat membantu mobilisasi dan literasi tentang Perseroan Perseorangan Usaha terutama untuk membangun ekosistem UMKM, termasuk juga sosialisasi dan publikasi terkait kekayaan intelektual untuk industri kreatif,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly terkait kemitraan ini.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sucipto mengatakan pihaknya mendukung penuh nota kesepahaman ini.
“MoU (Memorandum of understanding) ini akan berlaku selama lima tahun dan kami di Kemenkumham khusus Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual siap mendukung bisnis industri kreatif untuk naik kelas,” terang Sucipto.(kad/syl)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025