Jokowi Ajak Semua Pihak Berkolaborasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan situasi ekonomi dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ketidakpastian ekonomi, kelangkaan pangan dan energi tengah melanda dunia. 

“Negara-negara maju pun berada pada posisi sulit. Pandemi sudah mereda mungkin sebentar lagi akan kita nyatakan berakhir. Tapi dampak pasca pandemi belum normal justru makin buruk karena adanya perang Ukraina-Rusia,” buka Jokowi dalam pembukaan acara Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas pada Senin, 3 Oktober 2022 di SMESCO Indonesia, Jakarta

Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh pihak baik pemerintah, swasta, dan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bekerja sama dalam menaikkelaskan para petani dan pengusaha Indonesia.

“Bisnis di Indonesia yang besar, kecil dan menegah harus bisa kompak untuk bergandengan tangan agar bisa jadi kekuatan besar. Seperti saat kita melalui pandemi kemarin, baik pemerintah pusat daerah dan swasta kompak,” lanjutnya.

Demi mempererat sinergi antar kementerian lembaga, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) mengadakan kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Meningkatkan Program Kemitraan antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah atau Besar.

Kementerian yang terlibat dalam kemitraan ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkoperekonomian), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kerja sama Kadin Indonesia dengan Kemenkumham sendiri meliputi faslitasi dalam pengembangan UMKM.

“Nota kesepahaman ini mengatur bagaimana kami di Kemenkumham dapat membantu mobilisasi dan literasi tentang Perseroan Perseorangan Usaha terutama untuk membangun ekosistem UMKM, termasuk juga sosialisasi dan publikasi terkait kekayaan intelektual untuk industri kreatif,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly terkait kemitraan ini. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sucipto mengatakan pihaknya mendukung penuh nota kesepahaman ini. 

“MoU (Memorandum of understanding) ini akan berlaku selama lima tahun dan kami di Kemenkumham khusus Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual siap mendukung bisnis industri kreatif untuk naik kelas,” terang Sucipto.(kad/syl)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU

Senin, 24 Maret 2025

Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.

Jumat, 21 Maret 2025

Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"

Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.

Jumat, 21 Maret 2025

Selengkapnya