Nusa Dua - Delegasi Indonesia mengikuti Perundingan Working Group on Intellectual Property (WGIP) ASEAN–Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) yang diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 29 September 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center. ACAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara negara ASEAN dan Kanada di mana salah satu topik yang dibahas dalam perjanjian tersebut mengenai kekayaan intelektual.
“Perundingan ini membahas beberapa bagian dari draf perjanjian, yaitu ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar merek, rahasia dagang, hak cipta dan hak terkait, paten, desain industri, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional,” jelas Subkoordinator Kerja Sama Regional, Rainy Harbiyanti Dewi pada pertemuan.
Pertemuan TNC ACAFTA ke-4 yang sebelumnya diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2023 sepakat untuk merekomendasikan kepada para Menteri untuk mengevaluasi hasil untuk setiap tahun hingga tahun 2025, yaitu mengembangkan rencana kerja konsolidasi untuk negosiasi ACAFTA yang terdiri dari jadwal pertemuan indikatif.
“Para Menteri diminta untuk menugaskan para pejabat untuk mempercepat laju negosiasi berbasis teks dan mengintensifkan kerja antar sesi; mendorong para pejabat untuk melanjutkan diskusi dengan itikad baik mengenai masalah-masalah yang belum terselesaikan dan mendorong para pejabat untuk menyelenggarakan paling tidak dua putaran negosiasi fisik setiap tahun, sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Rainy melanjutkan bahwa total pasal yang diajukan oleh ASEAN dalam draf perjanjian ini sebanyak 25 pasal, sedangkan Kanada mengajukan sebanyak 71 pasal. Terdapat 9 pasal yang sudah disepakati dalam perundingan kali ini yang terdiri dari pasal tentang pengecualian, lembaga manajemen, jangka waktu pelindungan merek, nama negara, prinsip dasar, hak yang diberikan, pengecualian terhadap hak yang diberikan, sistem klasifikasi paten internasional, serta klasifikasi internasional untuk desain industri.
Perundingan selanjutnya, sementara ini akan dilakukan secara virtual dengan Kanada sebagai tuan rumah pada minggu ketiga Bulan November 2023. Dalam pertemuan juga disebutkan bahwa Filipina mengusulkan agar pertemuan caucus dan pertemuan pleno WGIP berikutnya dapat dilaksanakan pada periode 29 Januari—2 Februari atau 5—9 Februari 2024 di Manila. Pertemuan setuju untuk kembali pada tanggal yang diusulkan secara intersesional.
Sebagai informasi, pada WGIP bertindak sebagai Co-Chair dari ASEAN adalah Director IV Legal Affairs, IP Office of the Philippines (IPOPHL), Atty. Nathaniel Arevalo, sedangkan Co-Chair dari pihak Kanada adalah Deputy Director, Intellectual Property Trade Policy, Global Affairs Canada, Nicholas Gordon. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN, kecuali Laos dan Myanmar yang bergabung secara virtual, dan staf Sekretariat ASEAN (ASEC).
Hadir dalam perundingan ini dari pihak Indonesia adalah DJKI yang terdiri dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Direktorat Paten, DTLST dan RD, Direktorat Merek dan IG, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, dan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, yaitu Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi. (syl/dit)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Jumat, 21 Maret 2025
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025
Kamis, 10 April 2025
Rabu, 9 April 2025
Rabu, 9 April 2025