Indonesia Hadiri Pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Swiss
Jenewa, Swiss - Untuk pertama kalinya Indonesia hadir dalam keikutsertaan pada pertemuan Komite Penasihat untuk Penegakan Kekayaan Intelektual atau Advisory Committee on Enforcement (ACE) yang diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada 31 Agustus sampai 2 September 2022.
Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo.
Dalam pernyataan umumnya, Anom mengatakan bahwa pertemuan ACE ini sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam upaya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) untuk memberantas dan memerangi peredaran barang palsu dan bajakan.
“Forum ini sebagai ajang untuk berkoordinasi dengan organisasi publik dan swasta untuk memerangi pemalsuan dan pembajakan; edukasi publik; pendampingan; serta koordinasi untuk melaksanakan program pelatihan regional dan nasional untuk semua pemangku kepentingan terkait; dan pertukaran informasi tentang masalah penegakan hukum,” kata Anom saat menyampaikan sambutan pembuka pada pertemuan ACE ke 15 di Kantor Pusat WIPO, Jenewa, Swiss, Rabu, 31 Agustus 2022 waktu setempat.
Pada kesempatan tersebut, Anom menekankan pentingnya adanya program pelatihan dan bantuan teknis kepada negara-negara anggota WIPO guna memastikan setiap negara melakukan penegakan hukum KI secara efektif.
“Khususnya di bidang internet dan digital yang saat ini berkembang sangat cepat,” ucapnya.
Sebab, kata Anom, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, peredaran barang palsu dan bajakan marak diperjualbelikan secara daring melalui situs e-commerce.
“Permasalahan inilah yang perlu diatasi oleh setiap negara untuk memberantas kejahatan siber, termasuk penipuan atau perdagangan barang palsu melalui e-commerce,” ungkapnya.
Di pertemuan tersebut, Anom juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki satuan tugas (Satgas) penanganan pelanggaran KI yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian lembaga penegak hukum.
Satgas penanganan pelanggaran KI ini terdiri dari Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan DJKI Kementerian Hukum dan HAM.
“Ini merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan pelindungan kepada konsumen dan produsen terhadap peredaran barang palsu dan bajakan,” terang Anom.
Di hadapan seluruh negara anggota WIPO, Anom menyebut DJKI selaku pemimpin sektor dalam penanganan pelanggaran KI di Indonesia, telah berupaya melakukan pencegahan pelanggaran KI, diantaranya dengan membuat program sertifikasi pusat perbelanjaan offline yang terbebas dari penjualan barang palsu dan bajakan.
Ke depannya, Anom berharap sertifikasi tersebut juga akan berlaku untuk pusat perbelanjaan online yaitu e-commerce.
“Agar memberikan pelindungan kepada masyarakat indonesia selaku konsumen, perusahaan e-commerce juga harus memiliki sertifikasi sebagaimana sertifikasi pusat perbelanjaan offline yang sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia,” pungkasnya.
Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Brigjen Pol. Anom Wibowo.
Dalam pernyataan umumnya, Anom mengatakan bahwa pertemuan ACE ini sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam upaya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI) untuk memberantas dan memerangi peredaran barang palsu dan bajakan.
“Forum ini sebagai ajang untuk berkoordinasi dengan organisasi publik dan swasta untuk memerangi pemalsuan dan pembajakan; edukasi publik; pendampingan; serta koordinasi untuk melaksanakan program pelatihan regional dan nasional untuk semua pemangku kepentingan terkait; dan pertukaran informasi tentang masalah penegakan hukum,” kata Anom saat menyampaikan sambutan pembuka pada pertemuan ACE ke 15 di Kantor Pusat WIPO, Jenewa, Swiss, Rabu, 31 Agustus 2022 waktu setempat.
Pada kesempatan tersebut, Anom menekankan pentingnya adanya program pelatihan dan bantuan teknis kepada negara-negara anggota WIPO guna memastikan setiap negara melakukan penegakan hukum KI secara efektif.
“Khususnya di bidang internet dan digital yang saat ini berkembang sangat cepat,” ucapnya.
Sebab, kata Anom, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, peredaran barang palsu dan bajakan marak diperjualbelikan secara daring melalui situs e-commerce.
“Permasalahan inilah yang perlu diatasi oleh setiap negara untuk memberantas kejahatan siber, termasuk penipuan atau perdagangan barang palsu melalui e-commerce,” ungkapnya.
Di pertemuan tersebut, Anom juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki satuan tugas (Satgas) penanganan pelanggaran KI yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian lembaga penegak hukum.
Satgas penanganan pelanggaran KI ini terdiri dari Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan DJKI Kementerian Hukum dan HAM.
“Ini merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan pelindungan kepada konsumen dan produsen terhadap peredaran barang palsu dan bajakan,” terang Anom.
Di hadapan seluruh negara anggota WIPO, Anom menyebut DJKI selaku pemimpin sektor dalam penanganan pelanggaran KI di Indonesia, telah berupaya melakukan pencegahan pelanggaran KI, diantaranya dengan membuat program sertifikasi pusat perbelanjaan offline yang terbebas dari penjualan barang palsu dan bajakan.
Ke depannya, Anom berharap sertifikasi tersebut juga akan berlaku untuk pusat perbelanjaan online yaitu e-commerce.
“Agar memberikan pelindungan kepada masyarakat indonesia selaku konsumen, perusahaan e-commerce juga harus memiliki sertifikasi sebagaimana sertifikasi pusat perbelanjaan offline yang sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia,” pungkasnya.
TAGS
#PenyidikanLIPUTAN TERKAIT
DJKI dan Kemenko Lakukan Koordinasi Untuk Pengembangan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rangka audiensi koordinasi tugas dan fungsi terkait pengembangan kekayaan intelektual (KI) nasional.
Kamis, 13 Maret 2025
Tolak Permohonan Banding Paten dari Kyoto University
Komisi Banding Paten Republik Indonesia (KBP RI) menolak permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00202000758 yang berjudul Zat untuk Mencegah dan/atau Mengobati Penyakit Alzheimer melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 13 Maret 2024.
Kamis, 13 Maret 2025
Komersialisasi Indikasi Geografis: Strategi Branding Produk Khas Daerah
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali menggelar Seri Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual yang kedelapan dengan tema Komersialisasi Indikasi Geografis. Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis, Irma Mariana, yang menjelaskan pentingnya indikasi geografis sebagai alat branding bagi produk khas suatu daerah.
Senin, 10 Maret 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia
Jumat, 14 Maret 2025
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Kamis, 13 Maret 2025
