Indonesia Berhasil Jalin Kerjasama Strategis dengan Kantor Paten Eropa

MUNICH - Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil membuat kemitraan strategis dengan Kantor Paten Eropa (EPO) di Munich, Jerman, pada Kamis (21/11).

Kerjasama ini sangat penting dalam proses pelindungan paten yang berisi inovasi dan teknologi di Indonesia.

“Kami berharap kerjasama ini akan menghasilkan manfaat nyata bagi pendaftar (paten) lokal dan internasional dalam hal peningkatan ketepatan waktu, prediktabilitas, dan kualitas dalam proses pemeriksaan paten, dan selanjutnya akan meningkatkan akses pasar bagi perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia,” ujar President EPO, António Campinos mengenai kerjasama ini.

Sejalan dengan Antionio Campinos, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyatakan kerjasama ini akan memperkuat kapasitas pemeriksa paten dalam memberikan layanannya kepada para penemu Indonesia.

“Dengan bekerjasama dengan EPO dan kantor paten lainnya, kami dapat memperkuat kapasitas kami untuk mencari dan memeriksa aplikasi serta sistem TI kami untuk meningkatkan kualitas paten dan layanan kami. Ini sangat penting mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh Industri 4.0 dan 5.0,” ujar Freddy.

DJKI saat ini menjadi salah satu kantor kekayaan intelektual yang dianggap mulai berkembang di dunia berkat peningkatan pendaftaran paten yang melebihin 175 persen pada 2018.

Pemeriksa paten Indonesia saat ini telah dibekali aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat proses diterimanya pendaftaran paten. Berkat komitmen dalam menyelesaikan backlog paten, DJKI berhasil menyelesaikan 7.000 permohonan dari 8.000 permohonan yang backlog. Kini tersisa 1.000 permohonan yang masih dalam tahap pemeriksaan.

“Alhamdulillah dari 8.000 sekarang tinggal 1.000,” pungkas Freddy.

Kerjasama antara kantor EPO dan Indonesia yang akan berlaku selama lima tahun ke depan ini dianggap strategis karena akan membuat sistem paten Indonesia menjadi lebih efisien dan ramah untuk pengguna.

Sementara itu, Program Kemitraan EPO ini dibangun di atas kerjasama teknis EPO yang bertujuan untuk membangun kemitraan jangka panjang di bidang strategis dan teknis yang menjadi kepentingan bersama.

Kerjasama ini bertujuan untuk lebih mengembangkan dan memperkuat sistem paten global dengan memperluas jaringan DJKI yang secara sistematis menggunakan produk, alat, dan praktik kerja EPO untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan kualitas proses pemberian paten.

Program ini memberikan peningkatan kondisi bagi perusahaan dan penemu yang mengajukan paten secara internasional, dan mendorong inovasi lokal dengan mendukung DJKI dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada pendaftar paten lokal.

Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, pemerintah saat ini tengah menempatkan inovasi dan teknologi sebagai prioritas utama. Hal tersebut demi membangun perekonomi nasional dan meningkatkan investasi di Indonesia.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya