Indonesia Berharap Negara Anggota WIPO Segera Menyepakati Traktat Hukum Desain
Indonesia menekankan pentingnya kelanjutan upaya Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan mengutamakan isu pembangunan dalam program kerjanya untuk pemulihan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham saat menyampaikan pandangan umum Pemerintah Indonesia pada Sidang Umum WIPO ke-62 yang berlangsung di Jenewa, Swiss tanggal 4 hingga 8 Oktober 2021.
Dede juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama Indonesia dengan WIPO dan negara anggota WIPO.
“Khususnya berbagai proyek yang memiliki dampak nyata di lapangan, seperti kerja sama teknis di bidang ekonomi kreatif, merek dan desain serta UKM dan Start-up,” ujar Dede.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia berharap kepada negara-negara anggota WIPO untuk dapat segera menyepakati Traktat Hukum Desain (Design Law Treaty).
“Mengingat hingga saat ini sebagian negara-negara anggota WIPO belum mencapai kesepakatan dalam perjanjian yang akan mengatur tentang pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas desain industri itu,” ungkap Dede.
Selain itu, pada sidang kali ini juga Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Rencana Strategis Jangka Menengah WIPO Tahun 2022-2026 berdasarkan visi misi dan semangat baru di bawah kepemimpinan Dirjen WIPO, Daren Tang.
Hal tersebut disampaikan Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham saat menyampaikan pandangan umum Pemerintah Indonesia pada Sidang Umum WIPO ke-62 yang berlangsung di Jenewa, Swiss tanggal 4 hingga 8 Oktober 2021.
Dede juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama Indonesia dengan WIPO dan negara anggota WIPO.
“Khususnya berbagai proyek yang memiliki dampak nyata di lapangan, seperti kerja sama teknis di bidang ekonomi kreatif, merek dan desain serta UKM dan Start-up,” ujar Dede.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia berharap kepada negara-negara anggota WIPO untuk dapat segera menyepakati Traktat Hukum Desain (Design Law Treaty).
“Mengingat hingga saat ini sebagian negara-negara anggota WIPO belum mencapai kesepakatan dalam perjanjian yang akan mengatur tentang pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas desain industri itu,” ungkap Dede.
Selain itu, pada sidang kali ini juga Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Rencana Strategis Jangka Menengah WIPO Tahun 2022-2026 berdasarkan visi misi dan semangat baru di bawah kepemimpinan Dirjen WIPO, Daren Tang.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan capaian kinerja Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan. Menkum menegaskan bahwa kualitas pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual (KI) kini telah mencapai standar yang sangat baik, sejalan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.
Senin, 14 April 2025
Indonesia Dorong Keseimbangan Pelindungan Hak Cipta pada Forum Internasional
Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengikuti The 46th session of the WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 7 s.d. 11 April 2025. Dalam forum ini, Indonesia memberikan pernyataan sikap terhadap ketentuan mengenai Limitations and Exceptions (Pembatasan dan pengecualian Hak Cipta) untuk perpustakaan, arsip, museum dan kepentingan disabilitas.
Jumat, 11 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Kemenkum Selesaikan 116 Ribu Permohonan KI di Triwulan I 2025
Selasa, 15 April 2025
Bahas Penguatan Layanan Mediasi KI Daerah, Dirjen KI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum Kaltim
Selasa, 15 April 2025
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Senin, 14 April 2025
