HUT RI ke-79: Menkumham Perjuangkan Indonesia Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan

Jakarta – Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, Yasonna mengajak seluruh peserta untuk selalu mengingat cita-cita para pahlawan yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

“Marilah hormati perjuangan para pahlawan dengan melanjutkan estafet cita-cita tersebut. Warnai kemerdekaan ini dengan memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan amanah para leluhur,” ujar Yasonna.

Upacara bendera tahun ini mengusung tema besar "Nusantara Baru Indonesia Maju”. Yasonna menegaskan bahwa tema ini merupakan seruan untuk membangun pondasi kokoh bagi masa depan bangsa.

“Nusantara Baru adalah refleksi dari semangat gotong royong untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan berdaya saing tinggi. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, diperlukan penyatuan visi dan misi agar dapat mencapai tujuan bersama,” tambahnya.

Selain itu, upacara peringatan HUT RI ke-79 ini juga menjadi momentum bersejarah bagi dunia kekayaan intelektual dengan diresmikannya Indonesian Intellectual Property Academy (IP Academy). Prasasti peresmian ditandatangani oleh Menkumham, didampingi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen.

Dalam upacara ini, Yasonna juga menyematkan penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti sepuluh, dua puluh, dan tiga puluh tahun secara simbolis kepada perwakilan pegawai Kemenkumham. Salah satu penerimanya adalah Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon yang menerima Satyalancana Karya Satya untuk tiga puluh tahun masa bakti.

Yasonna yang mengenakan pakaian adat Bugis Makassar dari Sulawesi Selatan juga menyampaikan informasi terkait pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 176.984 narapidana, termasuk 1.256 anak binaan. Hal ini sebagai bentuk perhatian dan humanisme negara.

Di akhir amanatnya, Yasonna menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyatukan langkah agar Indonesia tidak hanya makmur secara materiil tetapi juga kaya akan budi pekerti dan nilai-nilai luhur.

“Mari terus berinovasi, beradaptasi, dan berusaha mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, 'bergandeng tangan untuk menuju masa depan yang lebih baik'. Sekecil apa pun sumbangsih yang diberikan itu adalah kontribusi bagi kemajuan negeri ini. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, jayalah negeriku," tutupnya. (mkh/syl)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Kemenko Lakukan Koordinasi Untuk Pengembangan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rangka audiensi koordinasi tugas dan fungsi terkait pengembangan kekayaan intelektual (KI) nasional.

Kamis, 13 Maret 2025

Tolak Permohonan Banding Paten dari Kyoto University

Komisi Banding Paten Republik Indonesia (KBP RI) menolak permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00202000758 yang berjudul Zat untuk Mencegah dan/atau Mengobati Penyakit Alzheimer melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 13 Maret 2024.

Kamis, 13 Maret 2025

Komersialisasi Indikasi Geografis: Strategi Branding Produk Khas Daerah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kembali menggelar Seri Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual yang kedelapan dengan tema Komersialisasi Indikasi Geografis. Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis, Irma Mariana, yang menjelaskan pentingnya indikasi geografis sebagai alat branding bagi produk khas suatu daerah.

Senin, 10 Maret 2025

Selengkapnya