Hadir di Kota Malang, DJKI ajak Masyarakat Lindungi Kekayaan Intelektualnya

Malang - Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar kedua di Jawa Timur, setelah Surabaya yang memiliki beragam potensi kekayaan intelektual (KI). Hal ini dikarenakan Malang memiliki sektor pariwisata, pendidikan, seni budaya, serta ekonomi kreatif yang berdampak positif bagi perekonomian Bumi Arema ini.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan lanjutan "DJKI Mendengar" di Kota Malang pada Rabu, 1 Februari 2023. Bertempat di Gedung Taman Krida Budaya Malang, kegiatan sosialisasi ini mengajak para peserta untuk berdialog guna meningkatkan pemahaman KI masyarakat, pimpinan daerah, serta stakeholders KI di kota ini.

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam sambutannya menyatakan bahwa model ekonomi kreatif berbasis KI memerlukan pelindungan agar aset kreatif tersebut dapat tumbuh dengan pesat dan terlindungi. Kesadaran atas pelindungan KI sangat penting bagi pelaku ekonomi kreatif agar karya dan inovasinya dapat terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak lain. 

Tingginya potensi ekonomi kreatif yang berasal dari UMKM baik KI personal maupun komunal, dapat mendorong masyarakat bangga terhadap produk buatan Indonesia. Pada tahun 2022, permohonan merek, paten, desain industri, dan hak cipta dari Provinsi Jawa Timur berjumlah 30.517 permohonan. 6.829 di antaranya berasal dari Malang.

"Saya mengajak para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya untuk segera didaftarkan, kepada para kreator yang belum mencatatkan karya cipta agar segera mencatatkan hak ciptanya dan ini membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat memfasilitasi hal ini," himbau Razilu.

Pada kegiatan ini juga dilangsungkan perjanjian kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Malang untuk meningkatkan pelindungan KI bagi produk unggulan daerah.

Imam Jauhari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur berharap semakin banyak produk unggulan daerah Malang yang didaftarkan KI-nya, khususnya merek. Sehingga berkontribusi pada target DJKI untuk meningkatkan permohonan KI sebesar 17% di tahun 2023.

"Selama Januari 2023, sudah ada 1.426 permohonan merek yang berasal dari Jawa Timur, saya berharap 1.000 orang yang hadir dalam kegiatan DJKI Mendengar ini besok mendaftarkan mereknya," harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika serta Staf Ahli Wali Kota Malang Bidang Hukum Tabrani. Adapun narasumber kegiatan ini adalah Hera Widowati Pemeriksa Merek Madya DJKI, S. Rionaldo Analis KI Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dan Mochamad Baihaqie Kepala Bidang Usaha Mikro Disperindag Kota Malang.



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)

Kamis, 27 Maret 2025

DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.

Kamis, 20 Maret 2025

DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta

Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.

Kamis, 20 Maret 2025

Selengkapnya