Gelar Pertemuan Dengan WIPO, Upaya DJKI Tingkatkan Kapasitas Penegakan Hukum dan Bantuan Teknis Bagi Satgas KI
Jenewa - Peningkatan kapasitas penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual (KI) terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) demi mendorong Indonesia agar dapat keluar dari status Priority Watch List (PWL) yang disematkan oleh United States Trade Representative (USTR).
Salah satunya dengan mengadakan pertemuan bilateral yang membahas isu-isu terkait dengan penegakan hukum KI dengan Director Building Respect for IP Division World Intellectual Property Organization (WIPO) Todd Reves di kantor pusat WIPO pada tanggal 29 Agustus 2022 waktu setempat.
DJKI yang diwakili oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo membahas tentang penjajakan awal rencana kerja sama dalam rancangan proyek penanganan dan penyelesaian sengketa alternatif dan mediasi pelanggaran KI di Indonesia.
“Dengan adanya kerja sama internasional dalam rangka peningkatan kapasitas penegakan hukum KI ini diharapkan dapat menciptakan standar penegakkan hukum dengan mengikuti kaidah hukum KI secara universal,” ujar Anom.
Melalui kesempatan ini, Anom juga menyebutkan berbagai tindakan yang telah ditempuh Indonesia dalam rangka mencegah adanya pelanggaran KI, salah satunya dengan sertifikasi pusat perbelanjaan yang berbasis KI.
Anom menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari pengelola pusat-pusat perdagangan dan para pelaku usaha agar dapat melakukan upaya pencegahan dengan membuat ketenuan secara internal yaitu mewajibkan para penyewa untuk tidak menjual produk-produk yang melanggar KI.
Sejalan dengan hal tersebut, WIPO yang diwakili oleh Todd mengapresiasi DJKI yang telah berperan aktif dalam pembangunan sistem KI melalui penciptaan, pelindungan dan pemanfaatan KI di dunia.
Todd juga mengatakan bahwa kontribusi khusus Indonesia dalam hal penegakan pelanggaran KI yaitu melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penangan Pelanggaran KI yang terdiri dari DJKI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Reserse kriminal (Bareskrim).
“Terima kasih kepada Satgas Penangan Pelanggaran KI yang telah banyak melakukan perubahan dalam penindakan dan penegakan dibidang KI di Indonesia,” ungkap Todd.
Todd menambahkan bahwa selama ini DJKI bersama dengan Kominfo juga telah memberikan respon cepat dalam melakukan menutup aktifitas ilegal di dunia maya yang merupakan suatu upaya pencegahan awal dalam memonitor perdangan melalui loka pasar saat ini.
Mengakhiri pertemuan ini, Todd menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung upaya Indonesia dalam melakukan penegakan hukum di bidang KI.
“WIPO memberikan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia dalam hal peningkatan pembangunan kapasitas dan bantuan teknis bagi para pegawai DJKI dan Satgas Penanganan Pelanggaran KI yang akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak,” pungkas Todd.
Salah satunya dengan mengadakan pertemuan bilateral yang membahas isu-isu terkait dengan penegakan hukum KI dengan Director Building Respect for IP Division World Intellectual Property Organization (WIPO) Todd Reves di kantor pusat WIPO pada tanggal 29 Agustus 2022 waktu setempat.
DJKI yang diwakili oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo membahas tentang penjajakan awal rencana kerja sama dalam rancangan proyek penanganan dan penyelesaian sengketa alternatif dan mediasi pelanggaran KI di Indonesia.
“Dengan adanya kerja sama internasional dalam rangka peningkatan kapasitas penegakan hukum KI ini diharapkan dapat menciptakan standar penegakkan hukum dengan mengikuti kaidah hukum KI secara universal,” ujar Anom.
Melalui kesempatan ini, Anom juga menyebutkan berbagai tindakan yang telah ditempuh Indonesia dalam rangka mencegah adanya pelanggaran KI, salah satunya dengan sertifikasi pusat perbelanjaan yang berbasis KI.
Anom menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari pengelola pusat-pusat perdagangan dan para pelaku usaha agar dapat melakukan upaya pencegahan dengan membuat ketenuan secara internal yaitu mewajibkan para penyewa untuk tidak menjual produk-produk yang melanggar KI.
Sejalan dengan hal tersebut, WIPO yang diwakili oleh Todd mengapresiasi DJKI yang telah berperan aktif dalam pembangunan sistem KI melalui penciptaan, pelindungan dan pemanfaatan KI di dunia.
Todd juga mengatakan bahwa kontribusi khusus Indonesia dalam hal penegakan pelanggaran KI yaitu melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penangan Pelanggaran KI yang terdiri dari DJKI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Reserse kriminal (Bareskrim).
“Terima kasih kepada Satgas Penangan Pelanggaran KI yang telah banyak melakukan perubahan dalam penindakan dan penegakan dibidang KI di Indonesia,” ungkap Todd.
Todd menambahkan bahwa selama ini DJKI bersama dengan Kominfo juga telah memberikan respon cepat dalam melakukan menutup aktifitas ilegal di dunia maya yang merupakan suatu upaya pencegahan awal dalam memonitor perdangan melalui loka pasar saat ini.
Mengakhiri pertemuan ini, Todd menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung upaya Indonesia dalam melakukan penegakan hukum di bidang KI.
“WIPO memberikan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia dalam hal peningkatan pembangunan kapasitas dan bantuan teknis bagi para pegawai DJKI dan Satgas Penanganan Pelanggaran KI yang akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak,” pungkas Todd.
LIPUTAN TERKAIT
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum memegang peran penting dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu upaya dalam memperkuat sistem Kekayaan Intelektual yaitu dengan Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual.
Senin, 14 April 2025
Indonesia Dorong Keseimbangan Pelindungan Hak Cipta pada Forum Internasional
Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengikuti The 46th session of the WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 7 s.d. 11 April 2025. Dalam forum ini, Indonesia memberikan pernyataan sikap terhadap ketentuan mengenai Limitations and Exceptions (Pembatasan dan pengecualian Hak Cipta) untuk perpustakaan, arsip, museum dan kepentingan disabilitas.
Jumat, 11 April 2025
DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Pengukuran Maturitas KI: Langkah DJKI Perkuat Perlindungan dan Komersialisasi KI Nasional
Senin, 14 April 2025
Webinar DJKI Bahas Peran Merek untuk Optimalkan Produk Unggulan Wilayah
Senin, 14 April 2025
Indonesia Dorong Keseimbangan Pelindungan Hak Cipta pada Forum Internasional
Jumat, 11 April 2025
