Evaluasi Layanan Publik, DJKI Lakukan Survei IKM dan IPK
Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali menyelenggarakan kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atas pelayanan publik DJKI Tahun Anggaran 2022.Survei IKM dan IPK ini dilakukan sebagai bentuk penilaian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan DJKI, yaitu untuk mengetahui penilaian layanan DJKI serta mengetahui harapan dan keinginan pengguna layanan.
Selain itu, survei juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi DJKI dalam menentukan langkah yang tepat guna meningkatkan pelayanan kepada publik, yaitu dengan memberikan informasi mengenai pelayanan yang harus diperbaiki serta penerapan standar layanan, proses dan prosedur operasional.
“Kegiatan ini merupakan salah satu alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu kementerian atau lembaga melalui penilaian indeks kepuasan terhadap kinerja dalam waktu satu tahun anggaran, khususnya bagi kementerian/lembaga/unit kerja yang memberikan layanan publik,” jelas Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan Ranie Utami Ronie di Hotel Prime Plaza Sanur Denpasar pada Jumat, (26/08/2022).
Selanjutnya, Ranie turut menjelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Pembina ASN dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengamanatkan agar setiap kementerian/lembaga terutama yang memberikan layanan publik mengadakan survei atas pelayanan minimal satu kali dalam satu tahun pada setiap periode tahun berjalan, tidak terkecuali Kemenkumham.
“Hasil Survei IKM dan IPK ini dapat memberikan gambaran sudah optimal atau belum pelayanan yang telah dilakukan oleh DJKI dan juga Kanwil Kemenkumham Bali kepada masyarakat,” ujarnya.
Sejak restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham, pada setiap Kanwil Kemenkumham dibentuk Subbidang Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, peranan pelaksana atas pemberian layanan kekayaan intelektual (KI) tidak hanya terpusat dan dilaksanakan oleh DJKI, tetapi juga oleh Kanwil Kemenkumham, khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bidang Hukum yang membawahi Subbidang KI.
Untuk itu, maka diperlukan gambaran atas layanan KI yang telah diberikan di wilayah untuk dapat menjadi masukan berharga bagi DJKI ke depannya guna meningkatkan kinerja serta optimalisasi layanan publik. Dalam kesempatan ini dilakukan melalui kolaborasi pelaksanaan Survei IKM antara DJKI dengan Kanwil Kemenkumham, khususnya yang memiliki potensi serta jumlah pendaftaran KI tertinggi seperti Kanwil Kemenkumham Bali.
Pelaksanaan survei juga didukung oleh Tim Konsultan Independen yang berasal dari Katadata.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Survei IKM dan IPK di daerah sebelumnya, yaitu Sulawesi Tenggara dan Papua. Pelaksanaan kegiatan akan dilanjutkan di tiga wilayah lainnya, yaitu Maluku Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. (SYL/DIT)
Selain itu, survei juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi DJKI dalam menentukan langkah yang tepat guna meningkatkan pelayanan kepada publik, yaitu dengan memberikan informasi mengenai pelayanan yang harus diperbaiki serta penerapan standar layanan, proses dan prosedur operasional.
“Kegiatan ini merupakan salah satu alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu kementerian atau lembaga melalui penilaian indeks kepuasan terhadap kinerja dalam waktu satu tahun anggaran, khususnya bagi kementerian/lembaga/unit kerja yang memberikan layanan publik,” jelas Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan Ranie Utami Ronie di Hotel Prime Plaza Sanur Denpasar pada Jumat, (26/08/2022).
Selanjutnya, Ranie turut menjelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Pembina ASN dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengamanatkan agar setiap kementerian/lembaga terutama yang memberikan layanan publik mengadakan survei atas pelayanan minimal satu kali dalam satu tahun pada setiap periode tahun berjalan, tidak terkecuali Kemenkumham.
“Hasil Survei IKM dan IPK ini dapat memberikan gambaran sudah optimal atau belum pelayanan yang telah dilakukan oleh DJKI dan juga Kanwil Kemenkumham Bali kepada masyarakat,” ujarnya.
Sejak restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham, pada setiap Kanwil Kemenkumham dibentuk Subbidang Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, peranan pelaksana atas pemberian layanan kekayaan intelektual (KI) tidak hanya terpusat dan dilaksanakan oleh DJKI, tetapi juga oleh Kanwil Kemenkumham, khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bidang Hukum yang membawahi Subbidang KI.
Untuk itu, maka diperlukan gambaran atas layanan KI yang telah diberikan di wilayah untuk dapat menjadi masukan berharga bagi DJKI ke depannya guna meningkatkan kinerja serta optimalisasi layanan publik. Dalam kesempatan ini dilakukan melalui kolaborasi pelaksanaan Survei IKM antara DJKI dengan Kanwil Kemenkumham, khususnya yang memiliki potensi serta jumlah pendaftaran KI tertinggi seperti Kanwil Kemenkumham Bali.
Pelaksanaan survei juga didukung oleh Tim Konsultan Independen yang berasal dari Katadata.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Survei IKM dan IPK di daerah sebelumnya, yaitu Sulawesi Tenggara dan Papua. Pelaksanaan kegiatan akan dilanjutkan di tiga wilayah lainnya, yaitu Maluku Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. (SYL/DIT)
TAGS
#Layanan DJKILIPUTAN TERKAIT
DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Jumat, 21 Maret 2025
Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025
