Bali – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Isu Kekayaan Intelektual dalam Ranah Kerja Sama Luar Negeri pada 29 Oktober s.d. 1 November 2024 di Hotel Pullman, Legian, Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam dan luar negeri terkait kekayaan intelektual, guna mewujudkan sistem kekayaan intelektual yang terpadu dan efektif di Indonesia.
“DJKI telah bekerja sama sangat erat dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Di tingkat internasional, kami aktif menjalin koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan dan mitra luar negeri, termasuk Kantor Kekayaan Intelektual dan organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO),” ujar Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Yasmon.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya perencanaan kerja yang terstruktur dalam setiap perjanjian kerja sama internasional agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap MoU yang telah ditandatangani memiliki rencana kerja yang jelas untuk satu atau dua tahun ke depan, serta meminimalisasi potensi tumpang tindih. Pertemuan ini memungkinkan kita untuk membahas secara rinci bentuk-bentuk kerja sama yang ada,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Rahendro Jati menyampaikan bahwa kerja sama kekayaan intelektual di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral menjadi sesuatu yang harus dilakukan.
"Kantor Wilayah Kemenkumham Bali sendiri menyoroti isunya implementasi kerja sama untuk penguatan kelembagaan dan operator sentra KI di wilayah. Karena sentra KI merupakan ujung tombak pelindungan KI di wilayah," tutur Rahendro..
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kantor internasional yang berperan dalam pengembangan dan pelindungan kekayaan intelektual, di antaranya WIPO Singapore Office; United States Patent and Trademark Office (USPTO) – External Office in Bangkok, Thailand; Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) Korea; Korean Intellectual Property Office (KIPO) Korea; dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Partisipasi mereka memperkuat komitmen bersama dalam mengembangkan sistem kekayaan intelektual global yang efektif.
Sepanjang tahun 2023–2024, DJKI telah melakukan sejumlah kerja sama internasional, antara lain kerja sama dengan WIPO dan Japan Patent Office (JPO) pada program Technology and Innovation Support Center (TISC) ASEAN Regional Meeting and TISC National Training; penandatanganan MoU antara DJKI dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) terkait pelindungan KI; DJKI juga aktif dan terlibat dalam ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC).
Selain itu, pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara DJKI dan kementerian-kementerian terkait dalam rangka perumusan perjanjian kerja sama serta partisipasi DJKI dalam berbagai konvensi internasional. Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan ekosistem kekayaan intelektual nasional melalui pengembangan kemitraan lintas sektor dan lintas negara.
Ke depan, DJKI akan terus berupaya untuk berinovasi dalam sistem kekayaan intelektual guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara mitra nasional dan internasional, DJKI berharap dapat terus memperkuat upaya implementasi sistem kekayaan intelektual yang efektif serta mendukung Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional yang aktif dalam pelindungan kekayaan intelektual.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025