Dukung Perekonomian Nasional dengan Membeli Produk Indikasi Geografis
Jakarta - Imbauan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk mendukung barang buatan Indonesia sesungguhnya memiliki makna untuk membangun perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, dengan mencintai produk Indonesia yang dapat memberikan pemberdayaan nyata bagi perekonomian nasional, salah satunya dengan mengenali, mencintai dan membeli produk indikasi geografis (IG) Indonesia.
Pada perkembangannya, banyak produk IG yang dapat menembus pasar internasional dan diminati oleh konsumen di negara lain. Contohnya, Kopi Toraja dan Ubi Cilembu diminati konsumen di Jepang, produk IG Kopi Gayo, Garam Amed, Pala Siau dan Lada Putih Muntok yang diminati oleh konsumen di negara-negara Uni Eropa.
“Hal ini memberikan gambaran bahwa banyak kualitas produk khas Indonesia yang diakui oleh komunitas perdagangan dunia, dan ini belum termasuk banyak produk khas Indonesia lainya yang belum terdaftar sebagai IG,” tutur Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua pada kegiatan Organisasi Pembelajaran DJKI (Opera DJKI) pada Senin, 29 Agustus 2022.
Kurniaman menjelaskan IG sendiri merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi dan kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
“Untuk tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kurniaman menjelaskan bahwa IG membawa manfaat pada produk khas suatu wilayah. Dengan didaftarkan sebagai IG, produsen atau masyarakat lokal dapat mengembangkan produk tersebut dari budayanya, sedangkan bagi konsumen dapat merasa aman membeli produk asli dan berkualitas, serta tidak disesatkan.
“Sebagai contoh, Kopi Arabika Sumatra Koerintji dari Provinsi Jambi. Sebelum adanya IG terjual dengan harga Rp40 ribu dan setelah ada IG kopi tersebut terjual dengan harga Rp130 ribu.” tutur Koordinator Indikasi Geografis, Marchienda Werdany.
Marchienda menerangkan bahwa untuk prosedur permohonan pendaftaran IG, pemohon dapat mengirimkan berkas melalui aplikasi e-indikasi geografis. Proses input berkas permohonan tersebut akan dibantu serta difasilitasi oleh operator di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ataupun kantor DJKI.
Sebagai informasi saat ini, sebanyak 121 produk IG telah terdaftar di DJKI. Produk yang terdaftar antara lain 106 IG berasal dari domestik dan 15 IG berasal dari luar negeri. Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan untuk IG terdaftar di DJKI pada https://ig.dgip.go.id/
Pada perkembangannya, banyak produk IG yang dapat menembus pasar internasional dan diminati oleh konsumen di negara lain. Contohnya, Kopi Toraja dan Ubi Cilembu diminati konsumen di Jepang, produk IG Kopi Gayo, Garam Amed, Pala Siau dan Lada Putih Muntok yang diminati oleh konsumen di negara-negara Uni Eropa.
“Hal ini memberikan gambaran bahwa banyak kualitas produk khas Indonesia yang diakui oleh komunitas perdagangan dunia, dan ini belum termasuk banyak produk khas Indonesia lainya yang belum terdaftar sebagai IG,” tutur Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua pada kegiatan Organisasi Pembelajaran DJKI (Opera DJKI) pada Senin, 29 Agustus 2022.
Kurniaman menjelaskan IG sendiri merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi dan kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
“Untuk tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kurniaman menjelaskan bahwa IG membawa manfaat pada produk khas suatu wilayah. Dengan didaftarkan sebagai IG, produsen atau masyarakat lokal dapat mengembangkan produk tersebut dari budayanya, sedangkan bagi konsumen dapat merasa aman membeli produk asli dan berkualitas, serta tidak disesatkan.
“Sebagai contoh, Kopi Arabika Sumatra Koerintji dari Provinsi Jambi. Sebelum adanya IG terjual dengan harga Rp40 ribu dan setelah ada IG kopi tersebut terjual dengan harga Rp130 ribu.” tutur Koordinator Indikasi Geografis, Marchienda Werdany.
Marchienda menerangkan bahwa untuk prosedur permohonan pendaftaran IG, pemohon dapat mengirimkan berkas melalui aplikasi e-indikasi geografis. Proses input berkas permohonan tersebut akan dibantu serta difasilitasi oleh operator di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ataupun kantor DJKI.
Sebagai informasi saat ini, sebanyak 121 produk IG telah terdaftar di DJKI. Produk yang terdaftar antara lain 106 IG berasal dari domestik dan 15 IG berasal dari luar negeri. Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan untuk IG terdaftar di DJKI pada https://ig.dgip.go.id/
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Susun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Adapun rapat ini dilaksanakan untuk memastikan transparansi capaian yang telah diperoleh DJKI. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung DJKI, Lantai 10, pada Kamis, 27 Maret 2025. Laporan ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DJKI selama tiga bulan pertama.(mkh/syl)
Kamis, 27 Maret 2025
DJKI Perkuat Penegakan Hukum KI dengan Aplikasi Berbasis AI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk penyidik dalam mengidentifikasi hak kekayaan intelektual misalnya seperti merek secara instan. Aplikasi ini memungkinkan penyidik untuk mendeteksi produk ilegal dengan cepat melalui pemindaian yang terhubung langsung ke database DJKI.
Kamis, 20 Maret 2025
DJKI dan MPA Asia Pacific Bahas Peran AI dalam Industri Film dan Hak Cipta
Motion Pictures Association (MPA) Asia Pacific melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk membahas dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap industri film serta kebijakan hak cipta di Indonesia.
Kamis, 20 Maret 2025
