DJKI Seminar Keliling dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan KI bagi Universitas, UKM dan Industri di Maluku Utara

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan didukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara mengadakan Seminar Keliling dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) bagi Universitas, UKM dan Industri.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Nofli mengatakan bahwa pelindungan KI yang bersifat makro dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional suatu Negara.

"Sedangkan secara mikro, KI berupa desain industri diharapkan dapat memenuhi kehidupan ekonomi para pendesain dan pemegang hak desain industri yang telah berupaya keras untuk menciptakan karya desain industri yang memiliki nilai tambah agar dapat bersaing di pasaran", ujar Nofli saat membuka acara seminar Keliling di Ternate, Kamis (3/5/2018).

Menurut Nofli, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelindungan KI akan merugikan perkembangan sistem pelindungan KI itu sendiri.

"Pada dasarnya, pelindungan KI sebenarnya untuk menciptakan suatu lingkungan berkarya yang kondusif dan adil, sehingga terpenuhi keseimbangan antara kepentingan pemilik KI dengan kepentingan publik selaku pengguna KI", ucap Kakanwil Maluku Utara.

Untuk mendorong investasi perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pelindungan KI di Indonesia. Diantara upaya tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang Kekayaan Intelektual antara lain yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Paten.

Dalam seminar ini, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Tarigan memaparkan materi terkait Peran Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan KI.

Selain itu, Erni Widhyastari selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri hadir sebagai pembicara dengan memaparkan sistem pelindungan desain industri.

Seminar ini juga membahas mengenai sistem KI bagi Universitas, UKM, Industri di Jepang, dan Pemberdayaan UKM melalui pemanfaatan KI, serta penyajikan data hasil studi banding terkait pemahaman dan kesadaran KI di Jepang, dengan menghadirkan pembicara dari JICA Expert, Takuya Sugiyama dan Yoshitaka Orita; serta Santun Masparin Siregar dari Kadiv Pelayanan Hukum Sulawesi Tengah; dan Dosen Universitas Padjadjaran, Suseno Amien.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu beserta seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri kegiatan Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media pada 13 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis kepada Masyarakat Penggiat Pelindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah. Sertifikat dengan nomor IDG000000179 ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, yang didampingi oleh Plt. Ketua Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 13 Maret 2025.

Kamis, 13 Maret 2025

DJKI dan KemenpanRB Bahas Peningkatan Karir Jabatan Fungsional Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) Kekayaan Intelektual (KI) mengadakan rapat koordinasi membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu, 12 Maret 2025 di Ruang Rapat DJKI.

Rabu, 12 Maret 2025

Selengkapnya