Denpasar – Dalam rangka mendukung tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Implementasi Kerja Sama: Pembinaan Indikasi Geografis" di Movenpick Resort and Spa, Bali. FGD ini diadakan untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan dan mitra strategis yang berperan dalam pengembangan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 s.d. 18 Oktober 2024.
Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI, Yasmon, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar atas terlaksananya kegiatan FGD ini.
"Kami berharap diskusi dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan rekomendasi konkret, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui perlindungan dan pengembangan produk-produk Indikasi Geografis," ujar Yasmon saat membuka acara secara resmi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Pramela Yuniar Pasaribu mengapresiasi DJKI atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia menyampaikan bahwa Bali tengah memproses pengajuan IG untuk Lukisan Gaya Batuan, sebagai bagian dari upaya mendorong perolehan IG di wilayahnya.
"Fungsi pengawasan Indikasi Geografis di wilayah Bali sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan OPD di seluruh Kabupaten/Kota," ungkap Pramela.
Diskusi dihadiri oleh para pemangku kebijakan seperti, Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM, Nofli, dan Kepala Pusat Strategi Kebijakan dan Tata Kelola Hukum dan HAM, Syarifuddin. Selain itu, beberapa narasumber dari berbagai kementerian turut berpartisipasi, termasuk Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kemenparekraf, serta Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dari Kementerian Pertanian.
Pada hari terakhir kegiatan, peserta FGD akan melakukan kunjungan studi ke MPIG Garam Kusamba, yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis pada tahun 2022.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025