Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berhasil meraih Sertifikasi ISO 27001:2022 Keamanan Informasi. Capaian ini merupakan bentuk upaya DJKI dalam melindungi dan mempertahankan keamanan informasi pada tiga aspek, yaitu aspek confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan).
"Confidentiality artinya memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, setiap informasi terkait proses layanan kekayaan intelektual (KI) seperti paten, merek, desain industri, dan lainnya yang dikelola oleh DJKI hanya dapat diakses oleh pihak pemohon KI," jelas Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Dede Mia Yusanti di Jakarta pada Rabu, 13 Desember 2023.
Dede melanjutkan, integrity menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dan pengolahan informasi. Lalu, availability menjamin bahwa masyarakat dapat menggunakan sarana penelusuran KI untuk mengakses informasi saat dibutuhkan. Sebagai contoh, penggunaan Pangkalan Data KI, Paten Publik Domain, KI Komunal dengan mengakses laman portal DJKI.
ISO/IEC 27001 merupakan standar dunia untuk sistem manajemen keamanan informasi (Information Security Management System/ISMS).
Standar ini memberikan panduan bagi instansi/lembaga untuk mendirikan, mengimplementasikan, menjaga, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi.
Selain ketiga aspek tersebut, DJKI juga tengah bersiap untuk melakukan integrasi layanan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang merupakan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini berfungsi sebagai perangkat integrasi yang terhubung antara layanan instansi pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar instansi, contohnya data pemohon KI yang nantinya akan diintegrasikan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Nantinya, pemohon tidak perlu melakukan pengisian informasi data pribadi cukup hanya memasukkan NIK saja, kemudian juga integrasi dengan BRIN dan Kemendikbud terkait dengan data-data inovasi yang telah diajukan, lalu integrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU terkait data perusahaan dll.
"Dengan menerapkan standar ISO 27001:2022, DJKI berkomitmen untuk memberikan jaminan bahwa setiap data dan informasi yang diterima dan diolah dengan aman, dan hanya dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, setiap pemberi informasi akan semakin yakin akan kredibilitas DJKI," pungkas Dede. (syl/dit)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Rabu, 4 Juni 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.
Rabu, 4 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025